Kader Demokrat Pasang Badan buat Koalisi Perubahan: Hasto Politisi Feodal dan Arogan

Depputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani angkat bicara usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tidak akan berpeluang bergabung dengan Koalisi Perubahan pada Pemilu 2024 mendatang.

Kamhar menilai sikap politik PDIP melalui apa pernyataan Hasto tersebut menandakan sebuah sifat politik tertutup.

"Padahal dalam politik ada pameo 'Tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan’. Juga ada falsafah 'seribu kawan belum cukup, satu musuh terlalu banyak'," ujar Kamhar kepada wartawan, Sabtu (25/2/2023).

Baca Juga: PKS Bersama NasDem dan Demokrat Usung Anies Baswedan, PDIP: Kami Jelas Beda!

Menurutnya, PDIP semestinya tidak memakai gaya berpolitik semacam itu. Sebab gaya politik eksklusif dan tertutup tidak cocok diterapkan pada sistem demokrasi.

"Karenanya bagi para politisi sejati atau politisi negarawan akan membuang jauh-jauh gaya politik eksklusif atau politik tertutup. Gaya politik eksklusif yang berkarakter arogan seperti ini hanya relevan pada sistem politik feodal," ujar Kamhar.

"Tidak berlebihan jika disematkan predikat Hasto politisi feodal," sambungnya.

Ada Kebencian ke Anies Baswedan

Sebelumnya, Kamhar menilai Hasto memiliki pandangan politik yang sempit. Dia merasa PDIP seolah-olah terus memupuk rasa kebencian kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan.

"Jadi sulit dimengerti di masa seperti sekarang ini masih ada politisi yang berpandangan sempit seperti Bung Hasto. Karakter seperti ini yang tidak tepat bagi politisi. Ada kebencian yang terus dipupuk dan dipelihara terhadap Mas Anies," jelas Kamhar.

PDIP Ogah Gabung Koalisi

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tidak akan berkoalisi atau bekerja sama dengan partai-partai yang mengusung bakal calon presiden jadi antitesis Presiden Jokowi. Partai yang dimaksud yakni NasDem, PKS dan Demokrat.

Ia memastikan memang di Pilpres 2024 PDIP akan berkoalisi dengan partai lain selain NasDem, PKS dan Demokrat.

"Bergabung dengan koalisi itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa pak Jokowi sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung bapak Anies Baswedan," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Hasto menjelaskan, mengapa PDIP tegas tidak akan bergabung berkoalisi dengan NasDem, PKS dan Demokrat, yakni karena faktor antitesa Jokowi. Terlebih karena melihat sosok Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta juga banyak tidak melanjutkan program Gubernur sebelumnya.