Soal Putusan PN Jakpus Pemilu Ditunda, PKS: Ini Bukan Wilayah PN, Tapi PTUN

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada KPU untuk menunda Pemilu 2024.

Jamil menyayangkan putusan tersebut karena hal itu dapat menganggu pelaksanaan tahapan Pemilu.

"Meskipun putusan itu belum inkrah, namun hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Konsentrasi KPU akan terbagi," kata Jamil kepada Warta Ekonomi.

Ia juga menilai putusan tersebut dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang memang menginginkan penundaan pemilu.

"Mereka ini para petualang politik merasa mendapat justifikasi untuk menggolkan keinginan menunda pemilu," jelasnya.

"Karena itu, semua pihak harus mengawasi gerakan para petualang politik yang selama ini ngotot ingin menunda Pemilu. Kelompok ini dihawatirkan akan memanfaatkan Putusan PN Jakarta Pusat tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, PKS juga turut angkat bicara terkait putusan PN Jakpus. Wasekjen Hukum dn Advokasi DPP PKS Zainudin Paru menilai sengketa ini adalah nomain Pengadilan Tinggi Usaha Negara bukan di ranah PN.

"Terhadap Surat Keputusan KPU seharusnya diperiksa & diputus oleh PTUN. Bukan wilayah PN," kata Zainudin.

Ia menilai tahapan Pemilu sudah berjalan dan tidak bisa diinterupsi karena persoalan satu partai.

"Soal Putusan pemilu berjalan atau tunda adalah kewenangan MK. Oleh karena itu Putusan ini tidak menghalangi KPU melaksanakan tugasnya melanjutkan tahapan Pemilu hingga diselenggarakan pada 14 Februari 2024," tutupnya.