Indonesia Mau Impor KRL Bekas Jepang, Mulyanto PKS Minta Erick Thohir Jangan Import Minded

Polemik mengenai impor KRL bekas Jepang yang dilakukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terus bergulir di kalangan elite.

Mengenai hal ini, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta agar Erick Thohir selaku Menteri BUMN agar tidak selalu berorientasi pada impor.

“Menteri BUMN jangan import minded.Sayang kalau devisa kita terkuras terus dan kapabilitas industri dalam negeri tidak dioptimalkan," tegas Mulyanto dalam keterangan yang diterima, Senin (6/3/23).

Menurut Mulyanto, Pemerintah malas mengkaji dan memperkirakan jumlah kebutuhan rangkaian kereta api nasional.

Baca Juga: Status Mobil Esemka Kebanggaan Jokowi Bikin Masyarakat Geleng-geleng Kepala, Omongan Orang DPR Nyelekit: Saya Pikir Dikirim dari Alam Ghaib!

Akibatnya pemerintah selalu mengandalkan impor untuk pengadaan kereta. Padahal di dalam negeri ada industri pembuatan kereta api yang perlu didukung dan dikembangkan juga.

"Harusnya ada perencanaan yang matang berupa roadmap kebutuhan kapasitas KRL dan kemampuan pengadaannya secara domestik. Sehingga match antara kebutuhan PT. KCI dengan kemampuan produksi PT. INKA,” jelasnya.

Ia menegaskan dari kasus impor KRL ini terlihat betapa perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi publik masih minim. Selama ini tugas peningkatan layanan transportasi publik dibebankan kepada pemerintah daerah dan swasta. Akibatnya kondisi transportasi publik di beberapa daerah tidak standar dan sangat memprihatinkan.

Baca Juga: Anies Baswedan Bakal Ditinggal Kabur? Pengamat Sebut Pertemuan Surya Paloh-Prabowo Tanda NasDem Bisa Kembali ke Pangkuan Jokowi

"Perhatian pemerintah pada peningkatanan kualitas layanan transportasi publik masih lemah. Ini bisa kita lihat dari postur APBN kita yang lebih banyak digunakan untuk mensubsidi pemilik kendaraan pribadi daripada untuk memperbaiki jumlah dan kualitas layanan transportasi publik.

Coba bandingkan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur KRL dengan subsidi mobil listrik atau kereta cepat Jakarta-Bandung. Harusnya kan pemerintah lebih memperhatikan kualitas layanan transportasi publik, ketimbang subsidi untuk pembelian mobil listrik pribadi bagi orang yang mampu," imbuh Mulyanto.