Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena memengaruhui ketahanan pangan nasional. Hal itu diungkapkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian se- Sulawesi, di Makassar, kemarin.
Karenanya, Syahrul secara tegas menolak alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di berbagai daerah. “Kita dihadapkan dengan ancaman krisis pangan global dan mudah-mudahan Indonesia tidak ada krisis ini,”tegasnya.
Selain itu, dihadapkan pada climate change yang membuat pemerintah kita harus atur strategi. “Kita sepakat, satu hati untuk tidak main - main dengan alih fungsi lahan," Ucap dia.
Syahrul pun meminta harus ada tindakan tegas bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian atau melanggar undang - undang perlindungan lahan pertanian. Jika itu dilakukan luas lahan pertanian di Indonesia tidak semakin tergerus lagi.
"Kalau lahan pertanian dibiarkan dialihfungsikan menjadi lahan industri, perumahan, maka nanti generasi yang akan datang akan tanam pangan dimana. Ini bisa memicu persoalan pangan," ucapnya.
Sementara itu Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Jan Samuel Maringkan menambahkan pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawalan terhadap program pembangunan pertanian.
Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan kolaborasi melalui Program Jaga Pangan, Jaga Masa Depan. "Rakorwas yang dilakukan ini juga untuk membangun sinergi antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan Aparat penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, sekaligus mewujudkan program menjaga pangan," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait: