Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Demokrat ‘Keukeuh’, Anies-AHY Pasangan Ideal untuk Maju dalam Pilpres 2024

        Demokrat ‘Keukeuh’, Anies-AHY Pasangan Ideal untuk Maju dalam Pilpres 2024 Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Partai Demokrat hingga saat ini masih berharap Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digaet sebagai cawapres. Meski demikian, keputusan capres Anies Baswedan tetap penentunya.

        Paket Anies-AHY sangat diharapkan seluruh kader Partai Demokrat. Ketua Demokrat Sulsel Ni'matullah mengatakan dari hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), diputuskan bahwa soal cawapres itu diserahkan sepenuhnya kepada Anies.

        Meski demikian, aspirasi kader Demokrat mendukung AHY sebagai cawapres. 

        Baca Juga: Partai Demokrat Dinilai Jadi Penghambat Koalisi Perubahan, Ahli Sebut Mereka Kena Post Power Syndrome

        "Karena kemarin orang (kader) berteriak-berteriak di Rapimnas, Anies-AHY, Anies-AHY," ungkap Ulla, sapaan Ni'matullah.

        Soal instruksi Rapimnas, kader di seluruh provinsi masih akan menunggu penandatangan pakta kesepahaman antara tiga partai koalisi.

        "Sementara lagi disiapkan penandatangan itu. Setelah itu baru kita tindak lanjuti juga bersama di daerah," katanya.

        Bernada sama, analis politik Unhas A Ali Armunanto menilai jika Anies berpaket dengan AHY, itu sudah paket ideal. 

        Bahkan untuk saat ini, AHY paling tepat untuk mendampingi Anies melihat popularitas dan elektabilitasnya.

        "Juga bisa saling melengkapi karena AHY bisa dijual di kalangan milenial, memiliki penampilan menarik. Ini tentu menarik untuk pemilih milenial," katanya.

        Sementara Anies sendiri bisa dijual di berbagai kalangan. Sehingga jika berpasangan, maka memang bisa saling melengkapi.

        Baca Juga: Sisakan Partai Demokrat Deklarasi Resmi Bacapres 2024, Pihak Anies Tak Masalah jika Langsung Deklarasi Bersama

        Hanya saja, itu tidak bisa langsung diwujudkan karena Nasdem, ataupun PKS juga kepentingan. Jika pun disetujui, akan ada bargaining politik.

        Misalnya, soal jatah menteri, soal biaya karena tentu akan berkaitan dengan cost politik. Lalu nanti distribusi kekuasaan seperti apa.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: