Anies sebut Ada Menko yang Ingin Mengubah Konstitusi, Siapa? Mahfud, Airlangga, Muhadjir atau Luhut?

Bakal calon presiden dari Nasdem, PKS dan Partai Demokrat, Anies Baswedan menuding ada seorang Menteri Koordinator yang berani-beraninya ingin mengubah konstitusi.

Hal itu ditegaskan Anies saat memberikan pidato di acara "Dialog Kebangsaan dan Silaturahmi Lintas Tokoh KAHMI untuk Indonesia Maju" yang diselenggarakan KAHMI Jaya.

Ia mengaku awalnya seringkali ditanya, apakah kualitas demokrasi di Indonesia menurun, lalu Anies menjawab bahwa kualitas demokrasi di Indonesia tidak menurun, hanya saja ada orang yang berani mengungkapkan niatnya untuk mengubah konstitusi.

"Saya sering dapat pertanyaan itu apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies.

Menurut Anies, orang yang tidak berkomitmen hari ini makin berani mengungkapkan pikirannya.

"Mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita," jelasnya.

Tak hanya itu, Anies menyebut orang yang tidak komit terhadap demokrasi itu adalah orang yang ada di posisi kunci sebagai Menteri Koordinator.

Tak disebutkan jelas siapa sosok Menko tersebut, apakah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi atau Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, tapi di ruang terbuka mengatakan itu. Tidak pernah terbayang kok ada orang yang berada dalam posisi kunci. Ini Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung

"Ini yang harus dilawan, ini bukan melawan orang tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 98," jelasnya.

"Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak maka akan rusak, ketika aturan main kita jaga, kita hormati Insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik dan seperti berkali-kali disampaikan yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan, kalau itu terjadi apa yang kita ikhtiarkan insya allah," pungkasnya.