Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Anak Buah Megawati Senggol SBY, Demokrat Singgung Momen 'Pantat Kerbau Bertuliskan SBY' yang Dibawa PDIP: Mereka Aman, Kalau Sekarang...

        Anak Buah Megawati Senggol SBY, Demokrat Singgung Momen 'Pantat Kerbau Bertuliskan SBY' yang Dibawa PDIP: Mereka Aman, Kalau Sekarang... Kredit Foto: Tangkap Layar/YouTube Arsip Nasional RI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Demokrat cepat merespons tantangan kader PDIP soal pencapaian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjadi presiden. Hal ini terkait permintaan Ketua DPC PDIP Tangsel sekaligus Ketum Repdem Wanto Sugito yang meminta Partai Demokrat menyebutkan 10 pencapaian pemerintahan Presiden SBY.

        Ketua DPC Partai Demokrat Tangerang Selatan Julham Firdaus membeberkan sejumlah klaim pencapaian SBY selama menjabat. Di antara yang disinggungnya adalah soal kebebasan berekspresi yang menurutnya jauh berbeda antara era SBY dan Jokowi.

        "Ingat dulu, teman-temannya pak Wanto pernah membawa kerbau dengan tulisan SBY di bagian pantatnya ke Istana tapi tidak diapa-apakan. Sekarang, menulis status di media sosial saja bisa jadi perkara, diserbu oleh buzzer bayaran atau bahkan dikriminalisasi," ujar Julham dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Jumat (17/3/23).

        Baca Juga: Eks Wakil Menteri Era Jokowi Beri Kesaksian Mengejutkan Soal Kinerja Anies Baswedan Selama Bertugas di DKI Jakarta: Saya Sering...

        Hal lainnya mengenai pencapaian SBY pun kembali Julham sebutkan, di antaranya adalah mengenai kenaikan gaji ASN dan TNI-Polri, soal lapangan kerja pun ikut disebutkan.

        "Yang pertama, misalnya, selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden SBY, gaji ASN dan TNI-Polri sembilan kali naik secara signifikan. Sejak 2015, sudah berapa kali gaji ASN dan TNI-Polri naik?", kata Julham retoris,” ujar Julham.

        "Lalu pemerintahan Presiden SBY juga menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan dan mengangkat 1,1 juta tenaga honorer termasuk Guru sebagai PNS, serta mengentaskan 8,6 juta orang dari kemiskinan," lanjut Julham.

        Julham menyebut pencapaian tadi imbas dari pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kepemimpinan SBY.

        Baca Juga: Geger! Meski Sangat Dekat, Eks Elite NasDem Sebut Anies Baswedan Tak Sepintar Jusuf Kalla (JK) dalam Berpolitik, Ada Apa?

        Berikutnya ia juga menyebut soal anggaran pendidikan serta penyediaan alat untuk TNI dan Polri.

        "Ini tidak lepas dari perekonomian nasional yang tumbuh stabil rata-rata 6% selama 10 tahun, sehingga pendapatan perkapita rakyat Indonesia naik 350%, membuat jumlah kelas menengah naik dari 37% sebelumnya menjadi 56% dan jumlah UMKM naik menjadi 16,8 juta unit," kata Julham lagi.

        "Sebagai bentuk komitmen mencerdaskan bangsa, anggaran pendidikan naik 478%. Anggaran alat-alat utama sistem pertahanan (alutsista) naik 4 kali lipat, termasuk kesejahteraan TNI- Polri," papar Julham.

        Selanjutnya Juham menyebut soal pembangunan insrastrukur termasuk jalan non tol yang dibangun di masa SBY.

        Semua itu lebih sepesial menurut Julham karena dilakukan SBY sembari menurunkan rasio utang luar negeri.

        "Jangan lupa masih ada 545 proyek infrastruktur, termasuk jalan raya non-tol, pelabuhan, bandara dll senilai hampir 1300T," kata Julham lagi.

        Baca Juga: Telak! Agar Lancar Ucapkan 'Subhanahu wa ta'ala' dan 'Shallallahu 'alaihi wasallam', Megawati Diminta Rajin-rajin Ikut Pengajian

        "Ini semua dilakukan sambil menurunkan rasio utang luar negeri sampai 55%termasuk melunasi utang IMF lebih cepat dari waktunya," tegas Julham.

        Di sisi lain, Julham menyinggung soal utang luar negeri di kepemimpinan Jokowi saat ini yang menurutnya sudah terlalu tinggi.

        Baca Juga: Panjang Dah Urusan... Momen Megawati Nyinyir Ibu-ibu Pengajian Diusulkan Jadi Hari Pengajian Nasional

        "Sedangkan sekarang utang luar negeri naik lagi menjadi lebih dari Rp. 7.700 triliun, belum termasuk utang-utang BUMN yang mencapai lebih dari Rp.1.640 triliun. Ini saja jumlah utang yang menjadi tanggungan pemerintah mencapai lebih dari Rp. 9.300 triliun, belum termasuk utang-utang sektor publik lainnya," tandas Julham

        "Sebenarnya masih banyak lagi, termasuk stabilitas politik dan keamanan, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi dengan penguatan KPK serta jaminan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers," kata Julham mengingatkan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Bayu Muhardianto
        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: