Kemenko Perekonomian Terima Kunjungan Wamenlu Norwegia, Bahas Banyak Isu dan Peningkatan Kerja Sama

Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) terus melakukan berbagai upaya, salah satunya peningkatan berbagai kerja sama internasional.

Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia (State Secretary for Foreign Affairs of Norway) Mr. Erling Rimestad beserta delegasi pada Rabu (15/3/2023).

Baca Juga: Tekankan Kinerja di Tahun Penting 2023 yang Menjadi Legacy Dipimpin Menko Perekonomian Airlangga

Kunjungan tersebut juga berkaitan dengan pertemuan tahunan ASEAN-Norway Joint Cooperation Committee Meeting dan pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemerintah RI.

Melalui pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian tersebut, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menyepakati berbagai peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui perjanjian Indonesia – EFTA CEPA (Indonesia – European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah dimulai pada tahun 2018.

Selain itu, keduanya juga bersepakat untuk terus mendorong pemanfaatan perjanjian tersebut, di antaranya melalui kegiatan diseminasi kepada stakeholders dalam negeri masing-masing guna meningkatkan hubungan dan kerja sama perdagangan dan investasi.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian RI Percayakan Penyaluran KUR Kepada Bank KB Bukopin

"Salah satu area of cooperation yang menjadi pembahasan khusus, yakni terkait implementasi Digital Trade, di mana hal ini juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam melakukan transformasi digital," kata Dida dalam keterangannya, Sabtu (18/3/2023).

Pada kesempatan ini, kedua negara turut membahas isu perdagangan dan pembangunan berkelanjutan (Trade and Sustainable Development/TSD), di mana Indonesia sudah memiliki komitmen yang tinggi, sebagaimana tertuang pada beberapa dokumen, antara lain Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dalam penanganan perubahan iklim, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Yang terpenting, produk hukum Indonesia sudah mendukung isu pembangunan berkelanjutan, sebagaimana pencantuman pajak karbon pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Isu TSD juga dibahas dalam berbagai perundingan Foreign Trade Agreement (FTA) yang tengah dilakukan Indonesia dengan sejumlah negara mitra," jelasnya.

Dia menyatakan, hal lain yang menjadi perhatian Norwegia adalah terkait aturan sertifikasi halal nasional yang dinilai berpotensi berdampak pada produk impor Norwegia ke Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Dida menyampaikan Indonesia tengah melakukan reformasi kebijakan, khususnya untuk proses sertifikasi halal.

Baca Juga: Tekan Emisi Gas Rumah Kaca, Kemenko Perekonomian Gandeng Jepang Garap 52 Proyek JCM

Begitu juga terkait peraturan terbaru menyangkut due dilligence tentang aspek transparansi dan HAM dalam proses bisnis di Norwegia, Dida menyampaikan saat ini Indonesia juga tengah mengatur kebijakan dan tata kelola Bisnis dan HAM.

Selanjutnya, isu kelapa sawit dan penjajakan perdagangan karbon, khususnya di sektor perkebunan/pertanian, serta jasa kemaritiman, khususnya di sektor transportasi dan logistik, juga turut dibahas oleh kedua negara.

Baca Juga: Gegara Nord Stream, Jurnalis Investigasi Kuak Sejarah Tersembunyi Operasi Rahasia Amerika-Norwegia

Selain itu, disampaikan juga perkembangan progres perundingan perjanjian Indonesia-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang pada bulan Februari lalu telah memasuki putaran ke-13 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023, serta perundingan IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) yang tengah berlangsung di Bali.

Di akhir pertemuan, kedua pihak bersepakat untuk terus meningkatkan komunikasi dalam rangka meng-address berbagai isu yang menjadi concern bersama, termasuk isu pending untuk dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.