Keras! PDIP Tolak Tim Israel Main di Indonesia dalam Piala Dunia U-20

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, Lc, MA mengapresiasi sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan komponen masyarakat lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah yang menolak kedatangan Timnas Sepakbola Israel pada penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

"Sikap PDIP melalui Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Ketua Bamusi Prof Dr Hamka Haq dan kader PDIP yang merupakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang secara terbuka menolak kedatangan Timnas Israel main di Bali/Indonesia, sudah sesuai dengan konstitusi dan teladan yang pernah dicontohkan oleh Presiden Soekarno," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (22/3).

Baca Juga: Tegas Tolak Kedatangan Timnas Israel di Indonesia, Rocky Gerung: Mereka yang Menerima Layak Diduga Jadi Pengkhianat Konstitusi, Titik!

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa sikap dan alasan PDIP ini merupakan kelanjutan dari sikap yang lebih dahulu disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menolak kehadiran Timnas Israel.

"Diharapkan dengan makin banyaknya partai yang mengedepankan prinsip ketaatan pada Konstitusi, antara lain Pembukaan UUD NRI 1945 yang oleh MPR bahkan dinyatakan tidak dapat diubah, maka penolakan terhadap penjajajahan dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan makin bisa diwujudkan dengan menolak segala bentuk penjajahan seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang sudah berlaku sejak tahun 1948," tukasnya. 

Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa sikap PDIP dan MUI ini bukan hanya perlu diapresiasi, melainkan juga perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

"Kita semua tahu bahwa PDIP merupakan partai utama pengusung pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, sudah seyogianya, apabila memang penolakan ini dilakukan secara serius, Pemerintah wajarnya mengikuti dan bisa menjadikannya sebagai kebijakan luar negeri pemerintah," katanya.

"Apalagi, sikap luar negeri Pemerintah sudah disuarakan dengan sangat jelas dan tegas oleh Menlu RI di forum PBB agar pada tahun 2023 yang mengkritisi negara-negara di dunia agar tidak basa basi mendukung Palestina Merdeka dan mengoreksi tindakan pendudukan Israel yang makin parah," lanjutnya.

Menurut HNW, komunikasi dengan pihak FIFA ini harusnya bisa dan sangat diperlukan. Sebagaimana dilakukan oleh Qatar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Agar kekhasan aturan di Qatar seperti larangan minuman keras di dalam stadion dan juga larangan kampanye LGBT di dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 diterima dan dihormati oleh FIFA, dan FIFA menerima bahkan Presiden FIFA mengapresiasi sukses Qatar sebagai tuan rumah.

"Jadi, sebagai tuan rumah yang mempunyai karakter Konstitusional, harusnya Indonesia juga punya bargain untuk menolak hal-hal yang bertentangan dengan prinsip yang diatur oleh konstitusi yang berlaku di negara kita," ujarnya.

"Tentu saja kita dukung Indonesia agar tetap sukses sebagai penyelengara Piala Dunia U-20, seperti Qatar itu. Tetapi kita juga harus punya bargain yang kuat untuk berkomunikasi dengan FIFA. Sekaligus menyadarkan FIFA untuk tidak menerapkan standar ganda karena FIFA toh juga sudah memberlakukan larangan terhadap Timnas Rusia dalam kualifikasi piala dunia 2022 karena sudah satu tahun lakukan invansi ke Ukraina. Israel lebih parah dari itu, sudah lebih 60 tahun menginvansi Palestina dan menjajah lebih dari 80% tanah Palestina," lanjut dia.

Baca Juga: Aksi Rakyat Indonesia Protes Tolak Timnas Israel Disorot Media Asing 

Apalagi, lanjut Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, urusan melarang/memboikot ikut dalam kegiatan olahraga terhadap suatu negara yang melanggar prinsip kemanusiaan juga sudah sering kali dilakukan masyarakst olahraga internasional, misalnya dalam ajang Olimpiade, Afrika Selatan pernah dilarang oleh IOC mengikuti Olimpiade selama 20 tahun dari kurun waktu 1964-1988 karena kejahatan apartheid yang dilakukan oleh pemerintahnya. 

"Padahal Politik Apartheid ini juga dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Hal itu jelas disebutkan bahkan oleh Amnesty Internasional yang merilis laporannya bahwa telah terjadi kejahatan apartheid oleh Pemerintah Israel di Palestina. Jadi, penolakan seperti ini bukan urusan olahraga, politik atau agama semata, tetapi juga urusan kemanusiaan," pungkasnya.