Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Diselimuti Bayangan Anti-Islam, Larangan Bukber Pejabat Disebut Tanda Jokowi Hebat: Dia Peka...

        Diselimuti Bayangan Anti-Islam, Larangan Bukber Pejabat Disebut Tanda Jokowi Hebat: Dia Peka... Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kontroversi larangan bagi pejabat negara untuk mengadakan buka puasa secara bersama-sama alias bukber terus mendapatkan sorotan masyarakat.

        Mulai dari yang pro dan kontra, banyak sisi yang menyuarakan pendapatnya bahkan dari elite politik sekalipun.

        Baca Juga: Elite PKS Minta Presiden Jokowi Cabut Larangan Buka Bersama: Tidak Sejalan dengan Revolusi Mental!

        Contohnya adalah, Yusril Ihza Mahendra yang khawatir dengan larangan tersebut menjadi awal isu anti-islamnya Joko Widodo alias Jokowi.

        "Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintah, Presiden Jokowi anti-Islam," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3).

        Di sisi lain, beberapa sumber beberapa kalangan bahkan ada yang membandingkan larangan Bukber ini dengan acara pernikahan Kaesang - Erina Gudono.

        Hal tersebut karena alasan pelarangan itu sendiri adalah kekhawatirkan akan terganggunya masa transisi menuju endemi setelah Pandemi Covid-19.

        Baca Juga: Disuruh Hapus Surat Larangan Buka Bersama, Ngabalin Langsung Pasang Badan Bela Presiden Jokowi

        Tetapi hal ini lantas diluruskan oleh mantan Menteri Kelautan dan Kemaritiman, Susi Pudjiastuti. Dia menegaskan bahwa larangan tersebut berlaku hanya untuk pejabat.

        Bahkan baginya sikap dari Presiden Jokowi yang melarang bukber pejabat ini perlu diapresiasi oleh masyarakat Indonesia.

        Baca Juga: Pengamat Sebut KIB Disiapkan untuk Jadi 'Kendaraan' Orang Pilihan Jokowi di Pilpres 2024

        Pasalnya merupakan bentuk empati atas keresahan masyarakat atas perilaku hedon keluarga pejabat yang belakangan ini menjadi sorotan tajam.

        Baca Juga: Aplikasi Pengelola Talenta Nasional MANTAP Diperkenalkan, Presiden Jokowi Minta Menteri Integrasikan dengan Program Kemenaker

        "Yg dilarang oleh Presiden adalah Pejabat & ASN, mestinya kepekaan Pak Presiden akan hal ini diapresiasi," tulisnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: