Unjuk Tugas Besar Kemenkeu di Depan DPR, Sri Mulyani: Kami Kelola Aset Negara Rp12.271 Triliun!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI untuk membahas evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kemenkeu sebagai bendahara negara mengelola aset negara dengan total senilai Rp12.271,56 triliun.

Baca Juga: Bikin Gaduh! Beda Suara Sri Mulyani dan PPATK, DPR Minta Isi Surat Dibuka Terang-terangan ke Publik

"(Aset negara tersebut), terdiri dari berbagai bentuk aset lancar, aset piutang jangka panjang, properti investasi, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya," tuturnya, dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, Senin (27/3/2023).

Berdasarkan catatan Warta Ekonomi, rincian aset total senilai belasan ribu triliun itu terdiri dari aset lancar Rp894,90 triliun; piutang jangka panjang Rp53,59 triliun; properti investasi Rp6,41 triliun; aset tetap Rp6.675,16 triliun; investasi jangka panjang Rp3.772,75 triliun; dan aset lainnya Rp868,74 triliun.

"Kementerian keuangan juga mengelola pendapatan negara mencapai Rp2.635 triliun pada tahun 2022, ini belum selesai diaudit, dan realisasi untuk belanja pada tahun lalu mencapai Rp3.098 triliun," ungkap Sri Mulyani.

Selain itu, dia menambahkan, Kemenkeu juga mengelola pembiayaan APBN senilai Rp590 triliun, dan defisit anggaran yang harus dikelola dengan penuh risiko dan kehati-hatian, untuk tahun 2022 menurun menjadi Rp460 triliun.

"Tentu APBN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pembangunan sangat menentukan dari sisi output, outcome seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan indeks kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Sri Mulyani lalu menegaskan bahwa tugas kementeriannya cukup besar, luas dan kompleks. Bahkan, kata dia, ada 21 mandat undang-undang yang harus dijalankan Kemenkeu.

"Mulai dari Undang-undang (UU) Bank Indonesia, UU Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Kepabeanan, Cukai, HKPD, LPS, BUMN, SBSN, OJK, KSSK, TAPERA, Pengampunan Pajak, Penanganan Covid-19, Ciptaker, PNBP, HPP, IKN, PDP, HKPD, P2SK, dan akses informasi keuangan," paparnya.

Sri Mulyani melanjutkan, dirinya sebagai bendahara negara juga memiliki banyak tugas ex-officio. Secara nasional, kata dia, dia bertanggung jawab atas KEK, TPPU, BLBI, Samsat, Tapera, UMKM, KSSK, KNEKS, LPI/INA, serta Komite Privatisasi BUMN.

"Menteri Keuangan juga dalam hal ini bertugas sebagai Wakil Pemerintah, yaitu sebagai gubernur di lembaga internasional seperti WBG, IMF, ADB, IDB, AIIB, dan lainnya," ucapnya.

Baca Juga: Siap Jelaskan Perkara Heboh Rp300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD Berharap Komisi III DPR RI Tidak 'Maju Mundur' Lagi

Tak sampai di situ, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kemenkeu juga bertindak sebagai regulator dan implementator di sejumlah bidang Special Mission Vehicle (SMV).

Di sisi lain, dia berujar, ada 78.492 pegawai Kemenkeu yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 11.042 pejabat struktural, 14.746 pegawai fungsional, dan 52.704 pegawai pelaksana.

"Ini hanya untuk menggambarkan begitu luas dan begitu strategis serta kompleks mandat yang diberikan kepada Kementerian Keuangan sebagai suatu instansi pemerintah yang sangat penting," ujarnya.

Terakhir, Sri Mulyani mengatakan pihaknya menyadari bahwa tugas berat yang diemban kementeriannya itu menjadi harapan untuk menjalankan dan mendesain kebijakan fiskal yang dapat menjaga perekonomian Indonesia.