Melebihi Target, Pendapatan Negara Tembus Rp2.774,3 Triliun pada 2023

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 tetap sehat dan terjaga kuat. Secara rinci, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun, 112,6% terhadap APBN 2023 dan 105,2% dari Perpres 75/2023 atau tumbuh 5,3% dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun melampaui target APBN 2023, tumbuh 5,9% dari realisasi tahun 2022. 

Secara kuantitatif, pertumbuhan ini menghasilkan peningkatan rasio pajak mencapai double digits, melanjutkan penguatan kinerja perpajakan pada tahun 2021 dan 2022. Penerimaan perpajakan tersebut didukung realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun meningkat signifikan sebesar 8,9% dari tahun 2022 dan berhasil melampaui target APBN 2023.

Baca Juga: Beberkan Kinerja APBN 2023, Sri Mulyani: Masih Bisa Jaga Stabilitas Ekonomi

Di sisi lain, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp286,2 triliun, mengalami kontraksi sebesar 9,9% dibandingkan realisasi tahun 2022. Adapun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp605,9 triliun, tumbuh 1,7% dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, yang berasal dari dividen BUMN dan penerimaan SDA Non Migas, meskipun Pendapatan SDA Migas mengalami kontraksi akibat moderasi harga komoditas terutama minyak bumi.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.121,9 triliun melampaui alokasi APBN 2023 (102,0% dari APBN 2023 atau 100,2% dari Perpres 75/2023), atau meningkat 0,8% dari realisasi tahun 2022. Hal ini ditopang dari pemanfaatan automatic adjustment Kementerian/Lembaga (K/L) serta optimalisasi alokasi belanja guna melanjutkan berbagai proyek prioritas. 

Itu sejalan dengan strategi kebijakan untuk melanjutkan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi Belanja Negara terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.240,6 triliun, terkontraksi 1,7% dari realisasi tahun 2022.

Baca Juga: Inflasi pada Desember 2023 Tetap Terjaga, Ini Penopangnya!

Realisasi belanja K/L yang merupakan komponen dari Belanja Pemerintah Pusat mencapai sebesar Rp1.153,5 triliun, meningkat 6,3% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan pagu belanja K/L antara lain untuk penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN dan persiapan pelaksanaan Pemilu.

Sementara itu, Realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.087,2 triliun, menurun 9,0% dibandingkan realisasi tahun 2022. Belanja non–K/L tersebut antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp475,7 triliun.

Realisasi Transfer ke Daerah tahun 2023 mencapai Rp881,3 triliun, meningkat sebesar 8,0% dibandingkan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, peningkatan alokasi DBH dan pembayaran kurang bayar DBH s.d. tahun 2022 dan peningkataan penyaluran DAK.

Realisasi Defisit anggaran tahun 2023 sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB, sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal oleh Pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global. “Defisit kita jauh lebih kecil 1,65% dari PDB dengan demikian rasio utang kita insyaallah bisa terus terjaga, dan dalam hal ini bisa dikelola dalam sisi risiko, maupun kinerjanya. Kinerja APBN 2023 yang sangat positif ini tentu menjadi bekal yang sangat baik untuk menyongsong pelaksanaan APBN 2024,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta.

Baca Juga: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2024 Tetap Diatas 5 Persen, Ini Alasannya

Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun. embiayaan utang di tahun 2023 Rp407,0 triliun, dilaksanakan dengan bijaksana dan mampu menjaga efisiensi biaya utang (cost of fund). Pemerintah melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi sebesar Rp90,1 triliun melalui antara lain penyertaan modal negara kepada BUMN dan investasi kepada BLU. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional.