16 Kali Kalah Enggak Bikin Kapok Moeldoko Coba Kudeta Demokrat, AHY: Hukum di Indonesia Pancaroba...
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai bahwa produk hukum di Indonesia saat ini tengah mengalami musim pancaroba. Hal tersebut dia ungkap berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada 3 Maret 2023 lalu.
Padahal, kata AHY, pihaknya telah memenangkan gugatan terkait perebutan Partai Demokrat. Dia mengklaim, kubunya telah menang 16 kali melawan Moeldoko di pengadilan.
Baca Juga: 80 Jenderal Purnawirawan TNI/Polri Usulkan Anies-AHY untuk Pasangan Sipil-Militer
"Situasi hukum di negeri ini sedang mengalami pancaroba, tidak menentu. Ada ketidakpastian hukum baru-baru ini," tegas AHY dalam Konferensi Persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (3/4/23).
Dia juga menuturkan ada beberapa putusan hukum yang dinilai cacat. Putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang memutuskan untuk menunda Pemilu 2024 salah satunya.
AHY menduga, ada kemungkinan beberapa putusan pengadilan yang diintervensi pihak tertentu. Dia menilai, pihak yang mengintervensi berasal dari elite dan penguasa negeri.
"Ada kemungkinan diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu, bagian dari elite dan penguasa di negeri ini. Apalagi kini sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Tekanan dan kepentingan politik ini Bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum, dunia olahraga kita pun kena imbasnya," katanya.
"Sebagaimana kita tahu, penantian panjang rakyat Indonesia ditambah masa persiapan 3 tahun agar tim sepak bola nasional berlaga di Piala Dunia U-20 harus kandas hanya karena kepentingan politik pihak tertentu," tambahnya.
Lebih lanjut, AHY mengaku bahwa isu pembegalan Partai Demokrat sejatinya tidak lagi menarik untuk diangkat kembali.
Pasalnya, dia menilai publik sudah tidak lagi tertarik dengan apa yang dilakukan Moeldoko.
"Kami yakin saat ini rakyat sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik dari KSP Moeldoko, khususnya dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: