PBB Harus Paham, Menlu Retno Ungkap Enam Strategi Indonesia Guna Hentikan Konflik Myanmar

Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi membeberkan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023 untuk menghentikan kekerasan oleh junta militer Myanmar.

Retno mengatakan, dalam tiga bulan terakhir sejak memegang mandat dalam Keketuaan ASEAN, Indonesia telah bekerja keras mendorong implementasi 5 Point Consensus (5PC).

Baca Juga: Sri Mulyani dan Retno Marsudi: LDKPI Kucurkan Hibah Rp109 Miliar, Salah Satunya ke Palestina

"Beberapa hal yang telah dilakukan, pertama, memperkuat soliditas posisi ASEAN dalam menangani isu Myanmar. Pertemuan Retreat Menteri Luar Negeri ASEAN menyepakati bahwa ASEAN memiliki soliditas dalam mendekati atau menangani masalah Myanmar," ungkapnya, dalam press briefing di kantornya, Rabu (5/3/2023).

Kedua, lanjut Retno, Indonesia telah melakukan engagements dengan berbagai stakeholders dengan tujuan untuk mendorong dapat dilakukannya dialog nasional yang inklusif.

"Engagements ini, engagement dengan berbagai stakeholders, dilakukan sesuai dengan mandat 5PC. Dari sisi jumlah engagement, maka engagements yang dilakukan selama keketuaan Indonesia telah dilakukan dengan sangat intensif," jelasnya.

Ketiga, kata Retno, untuk pertama kalinya Ketua ASEAN juga telah lakukan pertemuan dengan sejumlah Special Envoys, termasuk Special Envoy Sekjen PBB, para Special Envoy dari negara tetangga Myanmar, dan juga Special Envoy dari negara lainnya.

"Kenapa hal ini dilakukan? Tujuan utamanya adalah untuk mendorong koordinasi dan sinergi sambil terus memperkuat sentralitas ASEAN," ujarnya.

Retno menilai, dari engagement kita dengan semua Special Envoy, tampak bahwa dukungan terhadap keketuaan Indonesia, sentralitas ASEAN, dan 5PC tampak sangat kuat.

Baca Juga: Relawan Anies Baswedan Ogah Pusing Soal Wacana Jokowi Bentuk Koalisi Besar: Kami Makin Bersemangat!

"Keempat, Indonesia telah menyampaikan perkembangan mengenai Myanmar, utamanya implementasi 5PC, di depan Dewan Keamanan PBB pada 13 Maret lalu," katanya.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB, tampak jelas dukungan kuat terhadap keketuaan Indonesia, sentralitas ASEAN, dan 5PC.

"Kelima, dalam engagements dengan stakeholders di Myanmar, Indonesia terus menyampaikan call mengenai pentingnya penghentian tindak kekerasan dan use of force," lanjut Retno.

Baca Juga: Terpukau dengan Kinerja Jokowi, Giring Ngebet Masuk Koalisi Besar: PSI Tegak Lurus...

Menurutnya, call ini didasarkan pada kekhawatiran semakin meningkatnya penggunaan kekerasan yang tentunya mengakibatkan semakin meningkatnya korban sipil.

Terakhir, Retno menyampaikan bahwa Indonesia juga telah memfasilitasi dibukanya kembali komunikasi dan konsultasi dengan berbagai stakeholders agar AHA Centre dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang memerlukannya, tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan orientasi politik.

"Perlu kami sampaikan bahwa dengan fasilitasi Indonesia tersebut, AHA Centre telah berhasil melakukan konsultasi dengan beberapa stakeholders yang sebelumnya belum dapat dilakukan," terangnya.

Dengan demikian, Retno mengatakan terdapat pergerakan (movement) mengenai akses yang diberikan kepada AHA Centre.

Menurutnya, konsultasi untuk menjangkau lebih banyak stakeholders masih diperlukan sambil mulai mempersiapkan delivery dari bantuan kemanusiaan tersebut.

"Jadi sekali lagi teman-teman, terdapat movement dari sisi akses yang diberikan kepada AHA Centre agar dapat menjangkau stakeholders yang lebih luas lagi," tandasnya.

Baca Juga: Soroti Isu Kemanusiaan dan Bencana di Dunia, Menlu Retno Serukan G20 Jadi Garda Terdepan!

Lebih lanjut, Retno menegaskan bahwa dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Myanmar, Indonesia akan terus mencoba memfasilitasi agar kondisi kondusif tercipta, agar dialog inklusif dapat dilakukan, agar penggunaan kekerasan dapat dihentikan, dan agar bantuan kemanusiaan dapat segera dilakukan.