Wujudkan Misi Hijaunya Industri Kelapa Sawit Indonesia, Wapres Ma'ruf Amin: ISPO Kuncinya!

Sejak menjadi produsen utama minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dunia pada 2006, Indonesia menghadapi tantangan global yang menguat. Seiring dengan peningkatan produksi CPO Indonesia, muncul kampanye negatif di tingkat global yang menuduh kelapa sawit sebagai penyebab perubahan iklim. 

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta semua pihak yang terkait, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang mewadahi para pengusaha kelapa sawit, untuk menyusun strategi dan menggalakkan kampanye positif guna menekan isu tersebut.

Baca Juga: GAPKI Alami Regenerasi, Wapres Ma'ruf Amin: Wujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

“Kita harus dapat mengomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan,” tegas Ma'ruf seusai menghindari pengukuhan pengurus GAPKI periode 2023-2028 di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (12/4/23).

Ma'ruf menuturkan, bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap penurunan emisi karbon. Misalnya, memperbaharui target penurunan emisi yang termuat dalam Nationally Determined Contribution atau Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC). 

“Target semula dari 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. Sesuai visi Indonesia, untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” tuturnya.

Ma'ruf menyebut bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi secara signifikan. Berdasarkan perhitungan, kata dia, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektare berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. 

Baca Juga: Segini Realisasi Penerimaan Negara dari BK dan PE Sawit pada Q1 2023

“Selain itu, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022,” katanya. 

Oleh sebab itu, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam mendorong praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit. 

“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Selain Biodiesel, Bensin Sawit Juga Berpotensi Topang Masa Depan Ketahanan Energi Indonesia

Menurutnya, fakta-fakta ini penting untuk diinformasikan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat internasional agar kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit ini dapat diredam. Dia mengatakan, pengurus GAPKI yang hari ini dilantik menjadi ujung tombak untuk menyinergikan kekuatan internal dalam mewujudkan transformasi tersebut, termasuk menghadapi kampanye negatif kelapa sawit dan berbagai tantangan lainnya.

“Harapan saya kepada jajaran pengurus yang baru agar lebih memperkukuh peran GAPKI dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan pada tahun 2024 serta membantu penyelesaian pekerjaan rumah, seperti peningkatan produktivitas, kampanye negatif, gangguan usaha dan konflik, hilirisasi, maupun hambatan akses pasar di negara tujuan ekspor,” katanya.

Selain itu, Ma'ruf mengingatkan pengurus baru GAPKI akan perlunya langkah-langkah konkret penguatan internal industri sawit nasional, sebagaimana pernah disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional XI GAPKI, pada Maret 2023 lalu.

Saat itu, Ma'ruf telah meminta GAPKI, antara lain, untuk memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan besar, memberikan pendampingan dan bimbingan sertifikasi ISPO, mengoptimalkan program corporate social responsibility (CSR), meningkatkan kepeloporan GAPKI dalam mengembangkan wilayah terpencil, serta memberdayakan masyarakat perkebunan melalui kerja sama dengan pondok pesantren.

Baca Juga: Dukung Proyek Strategis Nasional, Holding PTPN III Bakal Segera Bentuk 3 Subholding Termasuk Sawit

“Saya berharap, pengurus yang baru dapat mengimplementasikan ke dalam program dan aksi nyata yang berdampak luas bagi masyarakat maupun pelaku industri, termasuk petani sawit,” tandasnya.