Kubu Mas AHY Tuding Kubu KLB Ingin Gagalkan Pencapresan Anies Baswedan, Moeldoko Sampai Terheran-heran: Jangan Primitif!

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko angkat suara soal respons Dmeokrat pimpinan AHY yang menuding tajam pihaknya terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Moeldoko mempertanyakan sikap AHY yang seakan-akan membesar-besarkan upaya hukum yang dilakukannya.

“Sebenarnya apa sih yang dipersoalkan, ini kan persoalan hukum murni gitu. Kenapa mesti menunjukkan sikap-sikap emosi. Kayaknya KLB itu kalah tiga kali biasa-biasa aja, nggak ada reaksi,” kata Moeldoko, Kamis (13/4/2023).

Baca Juga: AHY Khawatir PK Partai Demokrat Bisa Jegal Langkah Anies Baswedan, Moeldoko: Jangan Berpikir Primitif

Mantan Panglima TNI itu bahkan menyebut apa yang dilakukan putra dari Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menunjukan ketidakdewasaannya.

“Sekarang begitu ada proses hukum lanjutan kenapa menjadi sewot begitu. Kok kayak nggak dewasa dalam menyikapi situasi. Itu aja pointnya sebenernya,” cibirnya.

AHY seharusnya menurut Moeldoko, seharusnya tidak menggunakan gaya berpikir yang primitif dalam menghadapi persoalan yang terjadi.

“Janganlah kita menangkap sesuatu berikut mengartikan sesuatu, menganalisa sesuatu pendekatannya primitif. Pendekatan primitif itu orang yang nggak banyak berfikir, berfikir sangat sederhana, berfikir tanpa melalui pendekatan yang komprehensif integral,” imbaunya.

Mengenai tudingan AHY bahwa langkah yanG dilakukannya untuk menjegal pencapresan Anies, Moeldoko malah menanyakan balik logika mereka.

“Apa urusannya sama calon presiden yang lain, apa urusannya mau menggagalkan yang lain. Nggak ada urusannya,” tegasnya.

Baca Juga: Mengejutkan! Ditanya Pilih Khofifah atau Mas AHY, Jawaban Anies Baswedan Sungguh Tak Terduga: Saya Pakai...

Moeldoko menambahkan, apa yang dilakukannya ada sesuai dengan keinginan Kongres Luar Biasa (KLB) yang pernah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Urusannya adalah bahwa teman-teman di KLB itu menghendaki ada proses hukum lanjutan yang dijalankan. Proses hukum lanjutan ya PK, kan begitu. Apakah itu menyalahi nggak, hal yang biasa itu,” pungkasnya. (Pram/Fajar)