Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2023 tercatat sebesar 400,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan posisi ULN Januari 2023 sebesar 404,6 miliar dolar AS.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7% (yoy), lebih dalam daripada kontraksi 2,0% (yoy) pada bulan sebelumnya," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (14/4/2023). Baca Juga: Dolar AS Melemah, ULN Indonesia Kembali Terkontraksi di Januari 2023
Lebih lanjut katanya, posisi ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat 192,3 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,3 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4% (yoy) pada Februari 2023.
"Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," jelasnya.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Dukungan tersebut mencakup, antara lain, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,4%). Baca Juga: Kabar Gembira! ULN Indonesia Terus Turun, di Triwulan IV 2022 Terkontraksi 4,1%
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," tukasnya.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada Februari 2023 sebesar 198,6 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 201,0 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,7% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 3,4% (yoy) pada Februari 2023.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 6,2% (yoy) dan 2,7% (yoy)," kata Erwin.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 78,2% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta. Baca Juga: Siap-siap APBN Jadi Taruhan, Luhut Binsar Gagal Negosiasi Bunga Utang Kereta Cepat
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Februari 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,9%, sedikit menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,3%.
"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN jangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: