Dolar AS Melemah, ULN Indonesia Kembali Terkontraksi di Januari 2023

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2023 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2023 tercatat sebesar 404,9 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada Januari 2023 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta. "Perkembangan posisi ULN pada Januari 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," ujar Erwin di Jakarta, Selasa (14/3/2023). Baca Juga: Kabar Gembira! ULN Indonesia Terus Turun, di Triwulan IV 2022 Terkontraksi 4,1%

Lebih lanjut katanya, ULN pemerintah masih berada dalam fase kontraksi. Pada bulan Januari 2023, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,8% (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu," jelasnya.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,3 %), dan jasa keuangan dan asuransi (10,4%). Baca Juga: Utang Indonesia Membengkak Dinilai karena Sedang Turuti Mimpi Presiden Jokowi Soal IKN yang Tidak Realistis

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN pemerintah," tambahnya.