Jokowi Harus Waspada, Masalah Jaminan Kereta Cepat Bisa Membuat Indonesia Disandera China!
Kredit Foto: Rena Laila Wuri
Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Baidowi menyatakan ketidaksetujuannya terkait jaminan utang atas Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
China baru-baru ini meminta proyek tersebut dijamin oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini jelas menyulut Baidowi.
Dirinya mengatakan hal tersebut hanya akan menjadi bebas dengan jangka panjang. Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi harus berhati-hati mengambil keputusan terkait hal ini.
"Ya kan jelas, proyek ini akan memberikan beban jangka panjang untuk APBN kita, tentu bukan saja masa konstruksi menimbulkan beban," kata Baidowi melalui pesan elektroniknya diterima Akurat.co di Jakarta, Senin (17/4/2023).
Karena itu, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyarankan agar permintaan dari China tersebut untuk ditolak.
Pasalnya, Hal tersebut sudah jelas akan menimbulkan risiko besar bagi keuangan dari Indonesia sendiri.
Baca Juga: Presiden Jokowi sebut Indonesia sebagai Land of Opportunity di Hannover Messe 2023
"Penggunaan jaminan APBN dan perpanjangan konsesi memiliki beberapa risiko besar terhadap keuangan negara," ujarnya.
Legislator Madura, Jawa Timur itu juga menyarankan pemerintah untuk melakukan negosiasi kembali dengan kreditur China.
Hal tersebut guna mengembalikan kesepakatan awal pembangunan dari KCJB. Indonesia tak boleh jatuh karena proyek ini.
"Proyek kereta cepat awalnya adalah Business to Business sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar