Soal Utang Proyek Kereta Cepat, Said Didu: Pemerintah yang Sekarang Adalah Bandar China!
Kredit Foto: Twitter/msaid_didu
Terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menjadikan Indonesia sebagai ‘korban’ selanjutnya dalam jebakan utang China, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyerukan agar rakyat meminta pertanggungjawaban secara politik dan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan proyek ini.
Ia menjelaskan bahwa China sudah menyasar Indonesia untuk masuk ke perangkap utang jauh sebelum proyek dimulai dengan cara membuat proposal yang sangat murah. Hal ini dilakukan China untuk menyingkirkan Jepang dalam pengambilalihan tender proyek.
Menurutnya, China menjanjikan harga 10 triliun lebih murah, lebih cepat selesai, tidak ada jaminan pemerintah, serta tidak dibebankan kepada APBN. Namun, faktanya kini utang proyek kereta cepat kemudian dibebankan kepada APBN. Ia lantas mengkritik pihak-pihak yang sudah meneken kontrak konsorsium proyek ini.
Said Didu menjabarkan lebih lanjut bahwa China tidak akan pernah puas dengan hanya membebankan utang ke dalam APBN. Menurut prediksinya, China akan mengambil alih infrastruktur lain sebagai jaminan utang.
“Saya perkirakan China tidak akan mau hanya itu, pasti dia siapkan langkah berikutnya bahwa kalau Indonesia tidak mau membangun lewat APBN, maka China akan mengambil infrastruktur yang paling untung, yaitu seluruh jalur kereta yang ada, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Saya pikir itu sudah ada di incaran mereka,” ungkap Said Didu melalui kanal Youtube MSD, dikutip Kamis (20/4/23).
Lantas, ia menyerukan agar rakyat meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memutuskan untuk memilih China alih-alih Jepang sebagai tender proyek. Said Didu menyatakan bahwa kasus ini bisa diadili secara pidana.
“Pemerintah sudah harus mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan secara politik dan secara hukum akibat kelalaian mereka dalam mengambil keputusan untuk membangun kereta api cepat,” jelasnya.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa saat proyek kereta cepat ini diresmikan dan sudah dimasukkan ke dalam neraca, maka PT KAI akan bangkrut karena utangnya sudah melebihi dari total aset. Hal ini kemudian berimplikasi pada mahalnya harga tiket sebagai upaya untuk menutupi utang tersebut.
“Sepertinya pemerintah susah membantah bahwa pemerintah yang sekarang adalah pemerintah bandar China!” tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Novri Ramadhan Rambe
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: