Antisipasi Potensi Konflik, Cawagub Kalangan Birokrat Bisa Jadi Alternatif Pilihan pada Pilkada Jabar 2024

Calon wakil gubernur (cawagub) dari kalangan birokrat dinilai mampu meminimalisasi potensi konflik antarkepala daerah dengan wakil kepala daerah pada Pilkada 2024 di Jawa Barat (Jabar). 

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga survei Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), Firman Manan, dalam seminar Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024: Menakar Calon Alternatif, di Kota Bandung, Kamis (4/5/2023). 

Baca Juga: Denny Sarankan Anies Utang Lagi Buat Modal Nyapres, Warganet: Waduh! Utang Pilgub Saja Ga Mau Bayar...

Firman mengungkapkan, berdasarkan survei di beberapa daerah, ada kecenderungan konflik. Pasalnya, bagaimana pun seorang politisi kecenderungan politiknya lebih tinggi.

Artinya, ketika sudah menempati jabatan tertentu ada keinginan untuk menempati posisi yang lebih tinggi. Bahkan, beberapa kasus kemudian menimbulkan konflik antara wakil kepala daerah dengan kepala daerah.

"Nah, kalau birokrat itu semestinya tidak seperti itu karena karakternya hanya mengelola pemerintah saja. Maka, ketika menjadi wakil kepala daerah birokrat tidak akan mengejar jabatan yang lebih tinggi tapi untuk membantu kepala daerah. Ini penting karena dalam regulasi Undang-Undang Pemerintah Daerah kan jelas dikatakan bahwa wakil kepala daerah itu membantu kepala daerah," jelasnya.

"Jadi posisinya itu seharusnya membantu bukan berkompetisi. Nah, birokrasi kan terbiasa membantu siapa pun pimpinannya," sambungnya.

Lembaga survei IPRC pun merilis survei kandidat alternatif Cawagub Jawa Barat 2024. Sejumlah nama dari latar belakang elite birokrasi, elite partai politik (parpol), figur populer nonparpol, hingga kepala daerah muncul dalam hasil survei periode April 2023 tersebut.

Berdasarkan survei kategori elite birokrasi, sebanyak 28 nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat eselon I dan II masuk dalam radar kandidat alternatif Cawagub Jabar 2024. Adapun, dari 28 nama tersebut, mengemuka tiga nama yang mengantongi elektabilitas tertinggi.

Di urutan pertama muncul nama Dedi Supandi, yang kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, menorehkan elektabilitas tertinggi yaitu 1,9 persen. 

Di bawah Dedi Supandi, pada urutan kedua, ditempati Setiawan Wangsaatmaja yang saat ini menjabat Sekda Jabar dengan elektabilitas 1,2 persen. 

Disusul urutan ketiga Asep Sukmana, yang sekarang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat dengan elektabilitas 1,0 persen.

Sementara itu, dalam survei Cawagub dengan latar belakang kepala daerah, muncul nama Bima Arya, Hengky Kurniawan, Cellica Nurrachdiana, Ade Sugianto, dan Rudy Gunawan.

Selain itu, Atalia Praratya Ridwan Kamil juga masuk dalam kategori figur alternatif nonpartai politik (outsider). Atalia diasosiasikan dekat dengan Ridwan Kamil, dan potensi mendapatkan dukungan dari Ridwan Kamil. 

Selain Atalia Praratya Ridwan Kamil, muncul juga nama Susi Pudjiastuti dan Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Kemudian dari elite partai politik, ada Dessy Ratnasari (PAN), Ono surono (PDIP), dan Saan Mustopa (Nasdem). 

Firman mengatakan wakil gubernur memberikan pengaruh signifikan dalam kriteria elektoral. Dalam hal ini, untuk menutupi atau melengkapi kelemahan calon gubernur. 

Idealnya, cawagub juga memenuhi kriteria pemerintahan yaitu mempunyai pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan pemerintahan.

"Membantu, mendampingi dan menjadi penasihat terdekat Gubernur dalam mengelola pemerintahan pasca memenangkan Pilgub," ujarnya.

Menurutnya, pencalonan birokrat menjadi wakil gubernur pun bukan hal yang baru. Berdasarkan pengalaman beberapa Pilgub sebelumnya, kata dia, elite birokrat juga sempat ada yang mencalonkan diri menjadi wakil gubernur. Misalnya, dalam Pilgub Jabar 2013–2017 ada Lex Laksamana Zaenal maju mendampingi Dede Yusuf. 

Beberapa nama elite birokrat yang banyak dipilih publik juga dinilainya memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola pemerintahan. Sehingga, Firman menilai beberapa dari mereka memiliki kemampuan yang tepat untuk mendampingi Ridwan Kamil di periode kedua. 

Selain itu, berpasangan dengan birokrat juga memiliki kecenderungan politik yang kecil. Hal ini berbeda dengan wakil gubernur yang juga dari golongan Partai Politik. Menurutnya, wakil dari latar belakang partai biasanya memiliki kecenderungan politik yang tinggi. 

"Tentu birokrat apalagi dalam top level itu seperti kepala dinas, kepala badan, Sekda Jabar, dan Asda itu sudah punya rekam jejak yang panjang dalam pengelolaan pemerintahan sehingga mereka punya kemampuan untuk mem-back up Gubernur," ungkapnya.

Dia juga menyebutkan, biasanya para birokrat tidak memiliki kecenderungan politik yang terlalu tinggi sehingga kehadirannya dinilai penting. Sebab, jika wakil gubernur berasal dari politisi maka diprediksi akan menimbulkan konflik.

"Misalnya wakil gubernur itu berpikir untuk menjadi kompetitor bagi gubernurnya sendiri. Tapi kalau birokrat relatif lebih low profile kan," ujarnya.

Sementara itu, IPRC pun merilis survei kandidat alternatif Calon Gubernur (Cagub) Jabar 2024. 

Dalam simulasi 10 nama, Dedi Mulyadi mencatatkan elektabilitas 46 persen dan berpeluang menjadi calon alternatif apabila Ridwan Kamil tidak turut bertarung dalam konstelasi Pilgub Jabar 2024.  Di bawah Dedi Mulyadi, ada nama Dede Yusuf dengan elektabilitas 14,8 persen. 

"Dede Yusuf (Demokrat), mempunyai keunggulan name-recognition sebagai mantan Wakil Gubernur. Namun belum ada kepastian untuk maju dalam Pilgub Jabar 2024," katanya.

Survei ini mengambil sampel sebanyak 1.200 orang dengan metode penarikan sampel melalui multistage random sampling, dengan margin of error rata-rata sebesar 2,87 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga: Tinjau Arus Balik di Kadungora Garut, Wagub Jabar: Kecelakaan Minim

Survei sendiri dilakukan di 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat periode April 2023, melibatkan warga yang sudah mempunyai hak pilih atau berumur 17 tahun atau lebih diwawancarai secara langsung (tatap muka) dengan menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih.

"Kontestasi Pilgub Jabar 2024 masih sangat dinamis, tergantung pada kepastian Ridwan Kamil untuk maju atau tidak maju dalam Pilgub, dinamika dukungan terhadap partai politik di Jabar, dan dinamika popularitas, akseptabilitas, serta elektabilitas calon-calon alternatif yang berpotensi untuk maju dalam Pilgub Jabar 2024," pungkasnya.