IPRC Sebut Jabar Masih Provinsi Toleransi

Hasil penelitian Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) menunjukkan persepsi warga Jawa Barat (Jabar) adalah toleransi, tetapi Pemerintah Provinsi Jabar tetap perlu memberikan perhatian-perhatian terhadap suara-suara kecil intoleransi. 

Demikian yang disampaikan Direktur Riset IPRC, Leo Agustino, pada acara Pemaparan hasil penelitian IPRC mengenai "Persepsi Warga Jawa Barat Terhadap Isu Toleransi di Provinsi Jawa Barat" di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Senin (17/4/2023).

Baca Juga: Ribuan Peserta Mudikers GP Diberangkatkan dari Empat Lokasi di Jabar

Hadir pada acara tersebut, antara lain, Kepala Bakesbangpol Jabar Iip Hidayat, Sekretaris Bakesbangpol Jabar Sapta Julianto Dasuki, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jabar Rafani Akhyar, serta perwakilan dari FKDM, FPK, dan FKPT lainnya. 

Beberapa temuan dalam penelitian IPRC menunjukkan antara lain sebesar 79,8% responden menyatakan tidak setuju bahwa demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Sebesar 81,2% responden menyatakan tidak setuju bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak cocok karena bertentangan dengan ajaran Islam. Sebesar 92,2% responden bersedia berteman dengan orang yang berbeda agama.

Sedangkan, 90,6% responden bersedia bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Sebesar 88,9% responden bersedia memberi bantuan dengan tetangga yang berbeda agama. Bahkan, 76,3% responden bersedia berdialog dan bermusyawarah dengan orang yang berbeda agama dan 92,6% responden setuju dengan pernyataan hidup berdampingan antar-pemeluk agama dan tidak saling menghina.

"69,9% responden setuju dengan pernyataan 'setiap orang punya hak untuk beribadah, maka acara keagamaan apa pun di lingkungan saya tidak boleh dilarang atau dihentikan'," kata Leo.

Sebesar 92,1% responden setuju terhadap pernyataan pemerintah harus melindungi kelompok yang mendapat kekerasan dari kelompok lain. Sebesar 90,8% responden menyatakan ajaran agamanya mengajarkan untuk bergaul dan menghormati penganut agama lain. 

Leo mengungkapkan IPRC menggunakan Mixed-methods dalam penelitian ini dalam rangka memperoleh data dan informasi yang komprehensif.  Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan survei.  

"Sampel survei sebanyak 1.200 orang dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Response rate sebesar 100% dengan margin of error (MoE) rata-rata sebesar +/- 2,87% pada tingkat kepercayaan 95%," jelasnya.

Adapun, Kepala Bakesbangpol Jabar Iip Hidayat mengemukakan warga Jabar secara umum dapat dinilai sebagai masyarakat yang toleran, tidak seperti gambaran beberapa kalangan yang menganggap Jabar wilayah intoleransi tinggi di Indonesia.

"Penelitian ini merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Dia menyebutkan hasil penelitian menunjukkan, masalah toleransi dari sisi sosial, warga Jabar sebagian besar menyatakan sepakat mau hidup berdampingan dengan agama lain. Artinya masih tinggi rasa itu dan pihaknya akan mengembangkan hal dan tentunya harus ada tindak lanjut.

"Tindak lanjut bagaimana kita mendidik, membina generasi muda menjaga kerukunan. Bagaimana masyarakat juga berbaur dalam perbedaan dan kami lakukan bersama FKUB salah satu mitra strategis ini di antaranya," ungkapnya.

Baca Juga: Miris, Ratusan Perusahaan di Jabar Belum Bayar THR 2023

Iip mengaku optimis orang Jabar dengan kearifan lokal dan someah hade ka semah (ramah tamahnya -red) menjunjung tinggi toleransi karena mereka enggan berkonflik. 

"Jadi memang survei ini kita ingin memastikan bagaimana pendapat dari masyarakat Jawa Barat," ujarnya.

"Makanya surveinya di 27 kabupaten/kota tadi hasil bicara masalah toleransi dari sisi sosial tidak berbicara akidah, ibadah, ternyata masyarakat Jawa Barat di atas 52 persen menyatakan mereka mau berdampingan dengan sesama agama," jelasnya.