Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Rezeki Nomplok Buat Anies Baswedan, Buruh Kodein Suara Dukungan: Enam Syarat Ini Harus Dipenuhi

        Rezeki Nomplok Buat Anies Baswedan, Buruh Kodein Suara Dukungan: Enam Syarat Ini Harus Dipenuhi Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Juru Bicara DPP Partai Buruh, Kahar S Cahyono buka suara terkait dengan dukungan partainya kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

        Rupanya masih ada keraguan dalam hal tersebut, yakni karena belum adanya kepastian dari politikus tersebut untuk mencabut UU Cipta Kerja.

        Baca Juga: Yakin Menang Atas Kehendak Tuhan, Anies Baswedan Siap Melibas Capres Hasil Endorse Jokowi

        Kahar mengatakan bahwa syarat tersebut harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin mendapatkan dukungan dari Partai Buruh.

        "Seperti yang disampaikan Ketum Partai Buruh Said Iqbal dalam peringatan Mayday akan mendukung capres yang memperjuangkan hak-hak buruh serta berani merevisi UU Ciptaker. Karena memang cabut UU Cipta Kerja adalah agenda Partai Buruh yang tidak bisa ditawar," ujar Juru Bicara DPP Partai Buruh, Kahar S Cahyono saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (6/5/2023).

        Menurut Kahar, Ganjar merupakan salah satu nama capres yang muncul dalam Rakernas Partai Buruh.

        Selain politikus senior tersebut, ada pula Said Iqbal, Anies Rasyid Baswedan, dan Najwa Shihab.

        "Tentu tidak hanya Ganjar. Semua Capres yang didukung Partai Buruh harus berkomitmen mencabut UU Cipta Kerja. Kami sedang menyiapkan enam agenda perjuangan kelas pekerja yang harus dijalankan oleh capres yang didukung Partai Buruh," ucap Kahar.

        Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pihaknya tak lagi dukung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pemilu 2024.

        Baca Juga: Pengakuan Pak Pendeta Sungguh Mengejutkan! Anies Baswedan Disebut Gelisah saat Tahu Ada Gereja yang Puluhan Tahun Tak Dapat IMB: 'Dia...'

        Hal itu lantaran ketua umum DPP Partai Gerindra tereebut dianggap menyetujui UU Cipta Kerja. Sedangkan Partai Buruh menegaskan akan terus menolak dan menuntut pemerintah untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: