Bantah Dugaan Bicara Politik di Istana, PDIP: Penjelasan Jokowi Sangat Jelas...
Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, buka suara ihwal singgungan Jusuf Kalla (JK) atas tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dalam pertemuan ketua umum partai koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) lalu.
Hasto mengatakan hal serupa juga sempat dilakukan oleh presiden sebelumnya. Dia juga menegaskan pertemuan tersebut murni membahas tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa di masa depan.
"Tetapi sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto saat ditemui wartawan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).
Dia juga menyebut alasan Jokowi terkait tidak diundangnya Surya Paloh cukup jelas. Pasalnya, pengusungan NasDem atas Anies Baswedan dalam gelanggang Pilpres 2024 nanti dinilai tidak sejalan dengan visi misi pemerintah.
"Sangat jelas penjelasan dari bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," kata Hasto.
Kendati demikian, Hasto mengaku menerima kritik dari JK sebagai salah satu negarawan. Pun begitu pula dengan Jokowi, Hasto menyebut seluruh kritik diterima dengan baik.
"Sekali lagi, saat itu berbicara tentang bagaimana soliditas pemerintah ini dibangun untuk keberhasilan di dalam menyiapkan pemimpin dalam pengertian kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan pada tahun 2024 yang akan datang. Tidak berbicara tentang bagaimana memenangkan Pemilu tahun 2024," tandasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, JK menyoroti tidak diundangnya Partai Nasdem dalam pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu. Padahal, kata dia, Nasdem masih menjadi partai pendukung pemerintah.
Oleh sebab itu, JK menyebut pertemuan Jokowi dan ketua umum partai politik koalisi pemerintah tidak terlepas dari unsur politik. Pasalnya, mestinya Partai NasDem turut diundang jika pertemuan itu dilakukan untuk membahas pembangunan ke depan.
"Kalau bicara pembangunan harusnya diundang (Nasdem) kan. Tapi (Nasdem tidak diundang), berarti ada pembicaraan politik," kata JK, selepas menerima kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).
Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan pertemuan dengan ketua umum partai politik koalisi pemerintah pada Selasa (2/5/2023) lalu.
Adapun, ketua partai politik yang diundang dalam pertemuan tersebut di antaranya Megawati Soekarnoputri (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra), Airlangga Hartarto (Golkar), Muhamad Mardiono (PPP), Abdul Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zulkifli Hasan (PAN).
Sementara itu, Jokowi terang-terangan mengaku tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada saat melakukan pertemuan dengan ketua umum partai koalisi pemerintah.
Jokowi mengungkap alasan utama tidak diundangnya Partai NasDem, sebab partai di bawah kepemimpinan Surya Paloh itu telah membangun koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
"Memang enggak diundang. NasDem? Saya harus bicara apa adanya. Kan (NasDem) sudah memiliki koalisi sendiri," kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Ayu Almas