Didesak untuk Segera Dilantik Jadi Ketua BP3OKP, Wapres Ma'ruf Amin Beri 5 Arahan ke Anggotanya

Para anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) meminta kepada Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin selaku Ketua BP3OKP untuk segera dilantik. Pasalnya, enam anggota yang ditugaskan telah memiliki SK sebagai bukti legalitas.

Dalam hal ini, Juru Bicara (Jubir) Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan Wapres Ma'ruf Amin segara akan melakukan pelantikan.

Baca Juga: Bertemu Asosiasi Penambak Udang, Wapres Ma'ruf Amin Terima Keluhan Soal Perizinan

"Karena sudah ada SK-nya mereka berharap segera dilantik. Wapres pun menyanggupi untuk segera dilantik," kata Masduki usai pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut terdapat lima arahan Wapres kepada para anggota BP3OKP. Pertama, karena telah mendapatkan SK dari Presiden RI Joko Widodo, maka diharapkan para anggota dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

"Karena ini tugas negara, supaya melaksanakan penuh rasa tangung jawab," ujarnya.

Kedua, karena masa jabatan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin terbatas yaitu 1,5 tahun, maka para anggota BP3OKP diharapkan segera melakukan langkah-langkah strategis dan memiliki trobosan untuk memajukan tanah Papua.

Ketiga, para anggota BP3OKP diharapkan dapat menjalin dan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di berbagai daerah. Keempat, segera melakukan rencana aksi sampai dengan tahun 2024.

"Karena tahun 2024 nanti sebagai pondasi atau langkah-langkah kerbelanjutan pembangunan Papua di pemerintahan berikutnya," jelasnya.

Kelima, dapat meningkatkan komunikasi dengan banyak pihak terkait pencapaian dalam membangun Papua.

Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Dukung Peran Gereja dalam Pembangunan Papua

"Papua ini sangat penting hal yang berhubungan dengan komunikasi. Kalau salah komunikasi bisa repot, jangan sampai salah komunikasi," ucapnya.

"Penting lakukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan apa yang ingin dicapai dalam membangun Papua, menyejahterahkan Papua agar tidak disalahpahami," tegasnya.