Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Elite Demokrat Ungkap Posisi Presiden Jokowi dalam Pilpres Seperti Wasit: Harus Netral!

        Elite Demokrat Ungkap Posisi Presiden Jokowi dalam Pilpres Seperti Wasit: Harus Netral! Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kader Partai Demokrat Benny Harman kembali menegaskan presiden mesti netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Setelah sebelumnya jor-joran menyuarakan hal serupa.

        “Halo, para sahabat, apa kabar. Mengapa sih kita harus menolak presiden ikut cawe-cawe dan ngatur-ngatur Parpol dalam Pilpres 2024?” ujar Benny dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Rabu (10/5/2024).

        Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, Pilpres seperti permainan sepak bola. Lalu presiden merupakan wasitnya.

        Baca Juga: Pilih Duduk di Kekuasaan Jokowi, Demokrat Tegas Tolak Wacana Sandiaga Uno Jadi Cawapres untuk Anies Baswedan: Kami Memperjuangkan...

        “Pilpres itu Ibarat main sepak bola. Presiden adalah wasit utamanya,” jelasnya.

        Namanya sebagai pengadil pertandingan, kata Benny wasit tidak boleh memihak. Jika memihak maka akan berdampak tidak adil.

        “Sebagai wasit, ia harus netral, tidak memihak salah satu tim. Jika wasit memihak, maka ia tentu lebih banyak keluarkan kartu kuning utk tim lawan. Kalau lawan benar dibilang salah,kalo kawan salah dibilang benar dan dibela habis-habisan,” paparnya.

        Buntutnya, persaingan di pertandingan akan tidak sehat. Begitu pun di Pilpres.

        “Persaingan menjadi tidak sehat,hasilnya pun tidak bermutu. Setujukah?” pungkasnya.

        Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan yang kerap dialamatkan kepadanya. Berkenan disebut ikut campur dalam Pilpres 2024.

        Baca Juga: Sibuk Ikut Campur Urusan Pencapresan, Mantan Pendukung Minta Jokowi Netral di Pilpres 2024

        Ia mengatakan, ia tidak ikut campur atau cawe-cawe. Ia menegaskan presiden merupakan pejabat publik, yang juga pejabat politik.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: