Akselerasi Peremajaan Sawit, Kementan Kerahkan Gugus Tugas

Pemerintah mengakselerasi peremajaan kelapa sawit dengan membentuk Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor minyak kelapa sawit periode Januari-Februari 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,62% jika dibandingkan dengan pada 2022di periode yang sama.

Hal itu menunjukkan komoditas kelapa sawit tetap eksis, bahkan menjadi penopang komoditas ekspor pertanian. “Komoditas kelapa sawit dihadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak segera lakukan suatu langkah komprehensif. Dalam rangka mendorong hal tersebut, Kementan hadir berikan solusi tepat guna melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang setiap tahunnya ditargetkan seluas 180 ribu hektar (ha) yang tersebar di 21 provinsi,” Kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat melepas gugus tugas tersebut di Kantor Kementrian Pertanian (Kementan), Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Gapki: Ekspor CPO Turun Saat Produksi Naik

Ia mengapresiasi Direktorat Jenderal Perkebunan atas gagasan dalam mengakselerasi program PSR melalui pembentukan tim gugus tugas tersebut. Ia berharap, gugus tugas itu dapat mendorong akselerasi capaian program PSR.

Sekaligus mengurai permasalahan serta kendala di berbagai daerah, baik dalam pengusulan maupun pelaksanaan program PSR.  Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah menambahkan gugus tugas itu merupakan  implementasi konkret untuk mencapai target program PSR.

Kementan menyiapkan 30% dari jajaran di Direktorat Jenderal Perkebunan untuk diterjunkan di delapan provinsi sentra peremajaan, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

“Kami juga berkolaborasi dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang berada delapan provinsi sentra peremajaan kelapa sawit untuk turut ambil bagian dalam pelaksanaan PSR,”tegasnya.

Untuk diketahui, sejak 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 ha per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.