Kasus Bjorka dan Ransomware BSI Jadi Bukti Kejahatan Siber Makin Marak di Indonesia?

Nama Bjorka sempat menghebohkan publik Indonesia pada tahun 2022i. Pasalnya, ia mengklaim telah berhasil meretas 26 juta riwayat pencarian pelanggan Indihome, 1.3 miliar data registrasi SIM Card, dan juga 105 juta data KPU.

Selain itu, melalui grup Telegram miliknya, ia menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat publik, seperti mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Data yang bocor tersebut mencakup NIK, nomor kartu keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga ID Vaksin.

Sementara itu, beberapa minggu yang lalu, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi korban serangan LockBit 3.0 yang menyebabkan gangguan layanan perbankan ATM maupun mobile banking selama hampir lima hari. Dilansir dari akun Twitter @darktracer_int LockBit mengklaim bahwa mereka berhasil meretas 15 juta data nasabah dan pegawai serta 1,5 terabyte internal data.

Baca Juga: LockBit Klaim Jual Data BSI ke Dark Web, Pakar IT: Perusahaan Sudah Punya SOP Serangan Siber

Berkaca dari dua kasus tersebut, akademisi sekaligus praktisi bisnis Rhenald Kasali mengklaim ada tujuh sektor yang merupakan sasaran dari peretas, yaitu sektor administrasi publik, penyedia layanan digital (digital service provider), masyarakat umum (general public), layanan (service), keuangan atau perbankan, kesehatan, dan transportasi.

Ia menjelaskan bahwa semenjak kasus Bjorka, baik pemerintah, perusahaan, maupun instansi lainnya sudah meningkatkan sistem pertahanan siber mereka.

“Saya kira semenjak kejadian Bjorka berhasil menjebol data kita, perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintah di Indonesia telah meningkatkan sistem pertahanannya lebih baik lagi. Dan saya kira kita boleh kalah karena mereka memang sangat cerdas,” kata Rhenald Kasali, dikutip dari kanal Youtube-nya pada Selasa (23/05/2023).

Ia kemudian menyebut bahwa kejahatan siber (cybercrime) akan semakin marak muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

“Kalau saya baca lagi data dari Statista, bisnis yang ditangani oleh para pelaku cybercrime ini semakin hari semakin eksponensial naik terus ke atas karena bisnisnya sangat mudah dan menghasilkan uang yang sangat besar,” jelasnya.

Ia mengutip dari data Statista bahwa pada tahun 2023 nilai kejahatan siber mencapai US$11 triliun. Bahkan, pada tahun 2027 jumlahnya bisa mencapai US$23,8 triliun. Hal ini yang kemudian membuat Amerika Serikat membentuk National Initiative For Cybersecurity Education (NICE) untuk memperkuat keamanan siber.

“Nilai bisnis di sini sangat besar sehingga Amerika Serikat terpaksa membentuk banyak inisiatif baru, di antaranya saya membaca mereka telah membentuk NICE. Jadi mereka benar-benar menciptakan orang dari sistem edukasi karena permintaan yang besar. Mereka saat ini sudah mengambil SDM sekitar 925.000 dan masih kurang 500.000 lagi untuk mengawal keamanan siber,” katanya.

Lebih lanjut, Rhenald Kasali menekankan bahwa dalam kasus kebocoran data, tidak hanya reputasi perusahaan yang dipertaruhkan, tetapi juga uang nasabah dan keselamatan orang.

“Sementara kerugian yang dialami oleh perusahaan yang terkena serangan siber itu bukan hanya menyangkut soal reputasi, tetapi juga uang nasabah dan keselamatan orang karena pelanggan bisa saja meninggalkan kita dan tidak kembali lagi,” jelasnya.

Untuk itu, ia mengharapkan agar BSI beserta bank-bank lainnya dapat meningkatkan dan mengalokasikan dana yang lebih untuk pertahanan siber.

“Mudah-mudahan saja BSI dan bank-bank kebanggan kita ini bisa menjaga nasabah-nasabahnya sehingga tidak menjadi upaya dari bank-bank asing untuk mengambil mereka,” tandasya.