Indonesia & Jepang Kejar Target IJ-EPA Rampung Tahun Ini

Pemerintah Indonesia dan Jepang berkeinginan kuat menyelesaikan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). Realisasi kerja sama ini dipastikan akan membuat kerja sama ekonomi kedua negara ini akan kokoh.

Pemerintah Indonesia mendorong Jepang bisa menyelesaikan perjanjian IJ-EPA pada September 2023. Keinginan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Yasutoshi Nishimura.

Pertemuan tersebut digelar di sela kegiatan pertemuan tingkat menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) di Detroit Amerika Serikat (AS). Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela-sela pertemuan KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Yakni mengharapkan IJ-Jepa dapat selesai pada September 2023.

Baca Juga: Jokowi Harapkan Percepatan Penyelesaian Perundingan IJEPA

Pada pertemuan Presiden Jokowi dan pimpinan perusahaan-perusahaan Jepang telah disepakati lima memorandum of understand (MoU). Dan 24 letter of intent (LoI). “Salah satunya adalah komitmen Sumitomo Forest perihal penanganan pertanian,” ujar Airlangga.

Selain itu Airlangga menyampaikan kesepakatan ASEAN Leaders' Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem. Dia mengusulkan critical minerals masuk menjadi bagian untuk mendukung kesepakatan tersebut.

“Indonesia ikut serta dalam pembahasan critical minerals sebagai salah satu prioritas pembahasan pilar Indo-Pacific Economic Framework,”ungkapnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince, Hiroshima. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi membahas sejumlah hal terkait peningkatan kemitraan kedua negara, salah satunya mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Jokowi mengatakan Indonesia berharap perundingan terkait IJEPA dapat diselesaikan pada September 2023 mendatang. “Karena ini sudah berjalan lama. Penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja PMI di sektor pariwisata dan industri, dan implementasi capacity building,” ujar Jokowi.