Pemilu Proporsional Tertutup Diubah Menjadi Proporsional Terbuka Ternyata Dilakukan di Zaman SBY

Perubahan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi pemilu proporsional terbuka ternyata terjadi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya di tahun 2008.

Sebelumnya diketahui, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana membuat heboh karena melalui twitternya @dennyindrayana, ia mengumumkan telah mendapatkan info pemilu 2024 akan kembali ke sistem proporsional tertutup.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting,” tulis Denny.

Baca Juga: SBY Langsung Tegas Soal Kemungkinan Pemilu Proporsional Tertutup, Rocky Gerung: Mantan-mantan Presiden Ini Pasti Punya ‘Kuping’ di Istana!

Pernyataan Denny ini pun langsung di dukung SBY, menurut dia proporsional tertutup akan membuat demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran. 

Ketua Umum Ganjarian Spartan sekaligus Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli pun menyikapi pernyataan SBY itu.

Menurut dia, belum jelas soal putusan MK yang dilontarkan oleh Denny Indrayana, SBY sudah menggoreng-goreng dengan bumbu akan timbul chaos dan krisis di masyarakat. 

Guntur Romli mengungkit pun soal adanya putusan MK di tahun 2008 yang mengubah sistem Pemilu dari yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka.

"SBY mungkin lupa atau pura-pura lupa tahun 2008 juga ada putusan MK yang mengubah sistem Pemilu 3 bulan sebelum Pemilu, dari yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka," papar Guntur.

"Putusan MK itu pada tanggal 23 Desember 2008, sedangkan Pemilu Legislatif 9 April tahun 2009, hanya berjarak 3 bulan," imbuhnya.

Baca Juga: Pilpres 2024 Dinilai Momentum Krusial Bagi Bangsa, Presiden Jokowi Pastikan Dirinya Bakal Cawe-cawe

Ia juga memberi analogi jika memang benar ada putusan MK di bulan Juni 2023 sedangkan pelaksanaan Pemilu 2024 di bulan Februari, maka masih ada 9 bulan.

"Kalau yang 3 bulan saja tidak ada chaos seperti yang tahun 2009, lantas mengapa yang masih 9 bulan mau ada chaos seperti apa yang ditakutkan oleh SBY?" paparnya.

"Ini tidak masuk akal. Muara semua isu bocoran putusan MK ternyata soal ketakutan kubu SBY terkait PK kubu Moeldoko, soal kerusuhan di partai Demokrat," imbuhnya.