Heboh Kabar Ganjar Pranowo dan PDIP Teken Kontrak Soal Kuasa Penuh Menentukan Kabinet: 'Kalaupun Benar, Mereka Nggak Bakal Ngaku!'

Aktivis dan advokat Ahmad Khozinudin ikut menyoroti soal heboh kabar ditekennya kontrak “PDIP akan berkuasa penuh menentukan kabinet, jika Ganjar Pranowo jadi presiden”.

Menurut Khozinudin, kalaupun kontrak itu benar adanya, baik PDIP dan Ganjar dinilai tak akan mengakui hal tersebut.

“Kalaupun benar, tidak akan diakui Ganjar di publik dan tidak akan diakui oleh PDIP di publik. Ya benar ya memang wajar karena mereka tetap akan menjaga Citra politik partai dan juga Citra politik capresnya,” ujar Khozinudin di kanal Youtubenya, dikutip Rabu (14/6/23).

Baca Juga: Pemilih di Wilayah Kemenangan Jokowi Disebut Nggak Bakal Beri Dukungan, Ganjar Pranowo Harus Beri Penjelasan Soal Tolak Timnas Israel!

Bukannya tanpa alasan, menurut Khozinudin, mengakui hal tersebut jelas akan merugikan baik PDIP dan Ganjar.

Mengakui hal tersebut menurut Khozinudin hanya akan menimbulkan kesan bahwa Ganjar hanyalah suruhan partai saja saat menjadi presiden.

“Sebab kalau itu benar dan kebenaran itu diakui oleh publik. ya Ini bener-bener masa depan Indonesia itu Madesu, akan dipimpin oleh calon presiden yang benar-benar dibawa kendali partai politik,” jelasnya.

Khozinudin menilai hal yang wajar apabila kontrak politik tersebut benar adanya.

Hal ini karena Ganjar hanyalah petugas partai alias pesuruh Megawati sehingga tak bisa berbuat banyak.

Baca Juga: Terus Nyungsep! Makin Nggak Ketolong Lagi Elektabilitas Anies Baswedan, SMRC: Melemah!

“Apakah mungkin bagi seorang Ganjar itu diatur oleh partai? ya sangat mungkin. Disuruh taken kontrak kalau nanti jadi presiden menteri itu yang ngatur partai ya sangat mungkin, lah wong dia petugas partai,” ujar Khozinudin di kanal Youtubenya, dikutip Rabu (14/6/23).

“Sudah ditegaskan Ganjar itu adalah petugas partai. Namanya petugas, Bisa nggak petugas itu melawan arahan pemimpinnya? ya nggak bisa,” tegasnya.

Menurut Khozinudin, PDIP sudah belajar dari dua edisi Pilpres sebelumnya di mana mereka menganggap jatah PDIP yang merupakan partai asal capres tak sesuai dengan keinginan.

Karenanya, Khozinudin mengungkapkan dari awal PDIP sudah membuat kontrak tersebut, jika memang kontrak tersebut benar adanya.

“Saya kira kalaupun PDIP memberikan syarat itu menurut saya sangat wajar, karena pada koalisi sebelumnya saat mengusung Jokowi, terlepas sebenarnya Jokowi itu kader PDIP dan sebenarnya tanpa bantuan partai lain sebenarnya PDIP juga bisa mencalonkan Jokowi, begitu Jokowi menang ternyata porsi menteri itu tidak sepenuhnya dalam kendali PDIP,” jelasnya.

Baca Juga: Sebut Presiden Jokowi Layak Dilengserkan, Amien Rais: Dia Mula-mula Seperti Memberikan Harapan, Tapi...

“Bisa dikatakan yang untung justru partai lain, dalam hal ini misalkan NasDem. Suara NsDem itu kan kecil, Tapi ketika di dalam lingkaran kekuasaan dia dapat tiga menteri itu kan luar biasa termasuk pada era sebelumnya sampai punya posisi di Jaksa Agung itu luar biasa,” tambahnya.

Merespons hal ini, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah membantah kabar adanya kontrak politik tersebut. Ia mengklaim kabar tersebut tidak benar.

"Jadi saya tegaskan tidak ada kontrak politik apapun antara PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar Pranowo. Satu satunya kontrak politik beliau dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," ujar Said, Selasa (13/6/23).