Luhut Pamer Program Hilirisasi Jokowi Diapresiasi Australia & Papua Nugini

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan Indonesia mendapat apresiasi dan pujian dari Australia dan Papua Nugini atas program hilirisasi mineral mentah yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut bilang meski banyak keraguan dan tantangan yang dialamatkan terhadap program hilirisasi pertambangan Indonesia, nyatanya di setiap kesempatan kunjungan ke beberapa negara mitra dan negara sahabat, program hilirisasi mendapatkan apresiasi dan pujian.

"Seperti halnya juga terjadi pada saat saya mendampingi Presiden Jokowi ke Australia beberapa hari yang lalu, mulai dari Perdana Menteri Anthony Albanese sampai Menteri Industri Australia pun mengakui dan melihat bahwa Indonesia sudah sangat maju perekonomiannya karena tetap teguh dan fokus pada program hilirisasi pertambangan," ungkapnya melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip Minggu (9/7/2023).

Baca Juga: Puji Program Hilirisasi Jokowi, Australia Bakal Ekspor 120 Ribu Ton Lithium ke Indonesia

Apresiasi yang sama juga didapat dari Papua Nugini saat Jokowi dan Luhut melakukan lawatan ke negara tersebut untuk membuka peluang kerja sama ekonomi. Hilirisasi mineral menjadi fokus kerja sama bilateral kedua negara karena Papua Nugini melihat potensi besar program ini untuk mengentaskan kemiskinan di sana.

"Untuk itulah, Presiden Jokowi dan Prime Minister James Marape sepakat membentuk task force untuk menindaklanjuti hal ini," bebernya.

Luhut menjelaskan bahwa mungkin di mata negara-negara maju dan institusi internasional, program hilirisasi mineral Indonesia tidak berarti apa-apa. Namun, bagi saya, ini kebijakan terbaik dari Jokowi yang diberikan untuk generasi penerus bangsa dalam 20 atau bahkan 50 tahun ke depan.

"Ini hilirisasi untuk membawa Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara kaya atau high income country, atau suatu ketika nanti 20 tahun lagi bisa menjadi negara maju," tegasnya.

Sebagaimana diketahui baru-baru ini Dana Moneter Internasional (IMF) meminta Jokowi untuk mempertimbangkan penghapusan pelarangan ekspor nikel secara bertahap dan tidak memperluas kebijakan tersebut pada komoditas lain. Permintaan tersebut disampaikannya dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis Minggu (25/6/2023) lalu.

Jauh sebelum IMF, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel cs juga sempat ditentang oleh Uni Eropa. Bahkan, Uni Eropa mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Adapun pada tahun 2022 lalu, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan tersebut.

Pemerintah sendiri telah memulai proyek hilirisasi melalui larangan ekspor bahan mentah sejak beberapa tahun lalu. Per 1 Januari 2020, Presiden Jokowi memulai pelarangan ekspor bijih nikel. Kebijakan tersebut diklaim Jokowi memberi hasil yang positif.

Jokowi menyebutkan, pada akhir 2014 nilai ekspor nikel Indonesia berada di kisaran Rp17 triliun atau US$1,1 miliar. Nilai ekspor tersebut melonjak lebih dari 19 kali lipat berkat hilirisasi nikel menjadi Rp326 triliun atau US20,9 miliar pada tahun 2021.

Kenaikan nilai ekspor tersebut menjadi acuan Presiden Jokowi untuk melakukan kebijakan serupa di komoditas lain, termasuk bauksit.

"Ini baru satu komoditas. Keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," ungkapnya.