Mendagri Tekankan Komitmen Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Menteri Dalam Neageri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menekankan komitmen pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan negara. Berbagai upaya seperti pengalokasian dana pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (BWN-KP) dilakukan pemerintah untuk memajukan daerah perbatasan.

Menurut Mendagri, pada tahun 2023 pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengelolaan BWN-KP sebanyak Rp7,7 triliun yang tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda). Anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk memperkuat kawasan perbatasan, bukan diperuntukkan bagi urusan lain.

Baca Juga: Sekjen Kemendagri: Penyelesaian Batas Desa Harus Berdampak Positif bagi Masyarakat

"Ini (penggunaan anggaran) mungkin memerlukan koordinasi di tingkat pemerintah dan juga dikoordinasi dan pengawasan dari DPR RI," kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/7/2023).

Menurutnya, BNPP telah menyusun desain program besar dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Namun, di tingkat eksekusi, terlaksananya desain program tersebut bergantung pada masing-masing program kementerian/lembaga.

Mendagri Tito mengatakan, Presiden Jokowi menginginkan kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat perbatasan tidak bergantung pada suplai dari negara tetangga. Namun, daerah perbatasan justru bakal menjadi suplasi bagi kebutuhan negara tentangga.

"Sekaligus (membangun) sentra-sentra ekonomi baru yang bisa memperkuat nasionalisme masyarakat di perbatasan dan kalau bisa juga untuk ketahanan nasional," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah menargetkan bakal membangun 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari target itu, sebanyak 8 PLBN sudah beroperasi; 5 sudah beroperasi, tapi belum diresmikan; 3 sedang dibangun; 2 sedang persiapan dibangun; serta 8 lainnya masih dalam tahap perencanaan.