Indonesia Beri Tiga Opsi Penyelesaian Masalah Negara Afrika di Forum Internasional HLPF 2023

Indonesia, saat menjadi bagian dari High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2023, menyerukan perhatian khusus kepada negara-negara Afrika, negara terbelakang, dan negara berkembang yang terkurung daratan.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta, mengatakan, jauh sebelum hal ini terjadi, Indonesia telah sepakat memberikan perhatian. Upaya ini dilakukan guna mengupayakan agar tidak ada negara yang tertinggal, yaitu dengan peningkatan kapasitas SDM, restrukturisasi keuangan, dan transfer teknologi.

Baca Juga: Berbekal Wawasan Regulasi Deforestasi Uni Eropa, Preferred by Nature Dukung Pelaku Industri Indonesia

Saat ini, terdapat 46 negara terbelakang yang mencakup 33 negara di Afrika, serta 32 negara berkembang yang terkurung daratan, mencakup 17 negara-negara Afrika. Dalam hal ini, negara-negara tersebut rentan terhadap krisis global dan guncangan eksternal.

"Karenanya, penting bagi masyarakat internasional untuk bekerja sama mendukung negara-negara Afrika, negara terbelakang, dan negara berkembang yang terkurung daratan. Terutama dalam menanggapi krisis, memajukan pemulihan dan kemajuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Dia menjelaskan, untuk itu Indonesia mengajukan tiga poin dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama, mereformasi arsitektur keuangan internasional agar dapat memberikan akses yang lebih baik bagi negara-negara Afrika, negara terbelakang, dan negara berkembang yang terkurung daratan.

Akses yang baik kepada sumber daya keuangan akan meningkatkan stabilitas keuangan. Akses keuangan yang baik juga mendukung implementasi kebijakan dan inisiatif yang telah diuraikan dalam Agenda Afrika 2063, Program Aksi Doha, dan Program Aksi Wina. Karenanya, penting mendukung negara-negara tersebut dalam mengelola utang.

"Ini bisa dijalankan melalui inisiatif keringanan utang, restrukturisasi utang, dan strategi pengelolaan utang yang berkelanjutan. Hasilnya akan dapat mengalokasikan ruang fiskal lebih baik, serta mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang," kata dia.

Kedua, memperkuat bantuan teknis dan peningkatan kapasitas, khususnya dalam pembangunan manusia seperti penduduk muda dan usia kerja. Hal ini merupakan aset penting guna membangun ketahanan serta memajukan Agenda Pencapaian SDGs 2030.

"Berinvestasi pada manusia juga dapat meningkatkan kemampuan negara untuk merancang dan menerapkan strategi serta kebijakan pembangunan yang efektif di masa depan," katanya.

Ketiga, mempromosikan transfer teknologi dan meningkatkan kapasitas inovasi teknologi negara untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian transfer teknologi, kerja sama negara Selatan, dan kemitraan pemerintah dengan sektor swasta.

"Melalui kesempatan ini, Indonesia ingin sekali lagi menggarisbawahi bahwa solidaritas dan kerja sama internasional sangat penting untuk mendukung lebih lanjut negara-negara Afrika, negara terbelakang, dan negara berkembang yang terkurung daratan," ujar dia.

Sebelumnya, pertemuan ini berlangsung pada tanggal 10-20 Juli 2023 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat yang dihadiri delegasi dari 196 negara. Dalam forum ini, Indonesia pamerkan hasil-hasil SDGs tingkat nasional sampai desa, serta menyajikan seminar bertajuk Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs.