Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Roadmap ODOL Diminta Perhatikan Persoalan Jembatan Timbang

        Roadmap ODOL Diminta Perhatikan Persoalan Jembatan Timbang Kredit Foto: Kementerian PUPR
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Jembatan timbang merupakan salah satu permasalahan yang perlu masuk dalam bahasan roadmap Zero Overdimension Overloaded (ODOL). Kesiapan infrastuktur tersebut menjadi poin penting dalam penerapan Zero ODOL yang baik dan benar.

        Permasalahan klasik yang kerap menghantui persoalan terkait ODOL adalah pungutan liar di jembatan timbang. Hasil Kajian "Zero ODOL – Membangun Kebijakan Transportasi Darat yang Efektif di Indonesia" yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, mendapati sejumlah masalah yang dimliki jembatan timbang, di antaranya adalah geometrik akses jembatan dan kapasitas alat timbang terbatas.

        Baca Juga: Dosen Teknik Sipil Unpar: Truk ODOL Bukan Penyebab Utama Kerusakan Jalan

        Masalah lainnya adalah ketersediaan gudang bagi truk-truk obesitas untuk menyimpan barang bawaan mereka apabila menyalahi aturan. Persoalannya, jika ternyata muatannya adalah barang yang mudah busuk atau berumur pendek maka harus ada tempat penyimpanan yang memadai agar tidak terjadi kerugian.

        Kalau pun berumur panjang, kapasitas penyimpanan gudang juga akan tetap menjadi masalah belum tentu logistik yang ditinggalkan akan diambil oleh pemilik barang. Belum lagi pungli yang merugikan para sopir truk. Hingga kini sejumlah masalah itu masih belum menemukan solusi.

        Sebagian jembatan timbang di daerah saat ini juga belum sepenuhnya beroperasi atau bahkan ada yang terbengkalai. Berdasarkan data 2021, jembatan timbang yang beroperasi hanya sekitar 88 dari total 134 yang ada. Masalah yang ada tampaknya membuat para sopir truk enggan masuk ke jembatan timbang.

        Keresahan akan jembatan timbang juga telah disampaikan para anggota Komisi V DPR RI. Para legislator menyinggung ketidaksiapan infrastruktur di tengah niatan pemerintah untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL.

        "Soal ODOL ini ada jembatan timbang yang penuh dengan masalah. Itu kalau distop karena melebihi timbangan lalu mau dibongkar ke mana?" kata Anggota DPR fraksi PAN, Bakri.

        Anggota fraksi PPP, Muhammad Aras, mengatakan jembatan timbang yang tidak berfungsi maksimal membuat truk ODOL melintas di jalan-jalan daerah. Alhasil, truk terpaksa tidak bisa memasuki jembatan timbang karena akan menimbulkan kemacetan apabila dipaksakan melintas.

        "Dan kalau mereka paksakan untuk masuk jembatan timbang, maka dia akan macet total dan mereka akan demo," katanya.

        Legislator Fraksi Gerindra, Eddy Santana, menyoroti ketersediaan gudang penyimpanan di jembatan timbang. Dia mengatakan para sopir angkutan logistik akan kesulitan apabila diharuskan membongkar muatan tanpa disediakan gudang penyimpan.

        "Kalau lebih muatan, itu kan perlu gudang untuk penyimpanannya. Dan gudang-gudang itu saya lihat belum tersedia di jembatan-jembatan timbang kita," katanya.

        Baca Juga: Lawatan ke Tokyo, Menperin Ungkap Pabrik Truk Isuzu Bakal Pindah ke Indonesia

        Keberadaan gudang juga dibutuhkan oleh para pengangkut logistik. Salah satu jembatan timbang di Purwakarta misalnya, memiliki area yang kecil dan hanya mampu untuk memarkir tiga truk saja. 

        Tentu, akan menjadi masalah apabila ada puluhan truk yang terjaring ODOL di jembatan timbang ini. Fasilitas itu tidak akan memiliki tempat untuk menampung puluhan angkutan logistik tersebut.

        Beda lagi dengan jembatan timbang yang ada di Karawang. Meski memiliki area yang lebih luas namun di jembatan timbang ini hanya tersedia satu gudang kecil untuk tempat penyimpanan barang. 

        Hanya saja, gudang digunakan untuk menyimpan semua jenis barang tanpa dilengkapi sarana dan prasarana yang bisa melindungi barang-barang yang akan disimpan di sana. 

        Baca Juga: Tumbuhkan Kesejahteraan Warga, JQR Bangun Jembatan di Garut Selatan

        Masalah tersebut didapati seorang sopir truk bernama Edi, yang sudah hampir seminggu terpaksa menginap di lokasi jembatan timbang. Edi kedapatan petugas membawa muatan berlebih dalam truk yang dia kendarai.

        Edi mengaku bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap muatan berlebih yang dibawanya saat itu. Petugas di jembatan timbang hanya memerintahkan Edi untuk memindahkan kelebihan muatan dalam truknya ke angkutan lain.

        Di tengah kebuntuan itu, tidak ada satu pun petugas dari Kemenhub yang memberikan bantuan apa pun. Selain seseorang yang menawarkan bantuan untuk menyewakan truk dan forklift dengan harga yang mahal dan tak mampu Edi penuhi.

        "Saya sudah telepon ke pemilik truknya, sudah mencoba untuk mencari truk sendiri dari kawan-kawan, tapi tidak ada yang mau bergerak. Saya jadi bingung harus berbuat apa lagi," keluhnya.

        Kesulitan dan kerugian seperti yang dialami Edi ini sepertinya menjadi salah satu penyebab kenapa para supir truk berusaha untuk menghindari jembatan timbang. 

        Mengutip pernyataan Pakar Transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Rudatin Ruktiningsih, jembatan timbang sebaiknya dibangun dekat dengan pusat mobilitas atau titik awal pengangkutan, seperti pelabuhan atau kawasan industri. Pungli-pungli yang ada di luar jembatan timbang atau di jalan juga harus dihilangkan.

        "Sosialisasi tentang akibat muatan berlebih harus dilakukan intensif, terutama bagi pemilik barang dan pemilik angkutan barang, karena menyangkut keselamatan lalu lintas," katanya.

        Jembatan timbang menjadi salah satu instrumen keselamatan dan keamanan berlalulintas di jalan raya. Juga melindungi konstruksi jalan agar dapat beroperasi sesuai dengan umur rencana sekaligus berimplikasi pada penghematan anggaran negara.

        Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah membahas peta jalan Zero ODOL bersama dengan stakeholder terkait. Hasil kajian UGM menyarankan agar penanggulangan muatan berlebih tidak bisa lagi dilakukan secara parsial hanya dengan membebankan pengawasan operasional kepada unit penimbangan kendaraan bermotor di jalan. 

        Baca Juga: Ekonom Sebut Rekrutmen CPNS 2023 Bermuatan Politis: Mengejar Momen Pemilu 2024

        Kecenderungan operator angkutan untuk memuat barang semaksimal mungkin pada gilirannya memengaruhi petugas jembatan timbang sehingga tidak melaksanakan tugasnya secara benar dan konsisten.

        Kondisi prasarana jalan dan jembatan timbang belum sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mengendalikan muatan berlebih. Kebijakan Zero ODOL akan berjalan efektif apabila persoalan-persoalan yang ada seperti jembatan timbang diatasi terlebih dahulu.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: