Jusuf Kalla: Golkar Sangat Tergantung kepada Penguasa

Politisi Senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, buka-bukaan mengatakan Partai Golkar saat ini tidak bisa berdiri sendiri dalam menentukan langkah koalisi menuju Pilpres 2024 mendatang.

Jusuf Kalla menyebut Partai Golkar saat ini memiliki ketergantungan pada penguasa dalam menentukan langkah politik. Menurutnya, partai pimpinan Airlangga Hartarto ini telat dalam memutuskan langkah politik.

Baca Juga: Jusuf Kalla Tolak Isu Munaslub Partai Golkar: Bersatu Saja Belum Tentu Menang, Apalagi...

"Golkar-nya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya dan tidak berani Golkar itu untuk berdiri sendiri untuk menentukan (berkoalisi) dengan ini," kata Jusuf Kalla saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Menurutnya, sebagai salah satu partai politik, Golkar tidak menanti sikap dari pihak tertentu dalam menentukan arah politik. Jusuf Kalla menilai sikap Partai Golkar saat ini berbahaya secara demokrasi. 

"Ini secara demokratis, ini berbahaya kalau begini. Partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah apabila partai diganggu, makin kacau politik ini," tegasnya.

Kendati demikian, Jusuf Kalla menolak isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang belakangan menerpa Partai Golkar. Mantan Wapres ini menilai, isu Munaslub menurunkan marwah dari Partai Golkar. 

Adapun, Munaslub itu disinyalir untuk menggulingkan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," katanya.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla meminta seluruh kader untuk tidak melibatkan partai dalam isu Munaslub yang menguat belakangan ini. Pasalnya, dia menilai, dalam suasana solid sekali pun, Partai Golkar belum tentu bisa memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

"Bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar diterpa isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disinyalir untuk menggulingkan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Kendati demikian, isu Munaslub itu telah dibantah oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman, yang mengungkap pihaknya telah menggelar pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 Partai Golkar seluruh Indonesia.

Baca Juga: Jusuf Kalla Ungkap Modal Jadi Ketua Umum Golkar: Jangan Harap Kalau Tak Punya Rp500 Miliar

Adapun, pertemuan yang dilakukan di Badung, Bali, pada Minggu (30/7/2023) lalu itu, membahas penolakan seluruh DPD 1 Partai Golkar pada isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang belakangan santer menempa Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar saat ini.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 seluruh indonesia dibali Kemaren dengan Ketua Umum selain membicarakan terkait penolakan Munaslub," kata Maman dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (31/7/2023).