Kementerian ESDM Masih Tinjau Perluasan HGBT

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tetap mengoptimalkan alokasi eksisting gas bumi dalam program harga gas bumi tertentu (HGBT) sebelum mengakomodasi permintaan perluasan sektor industri yang mendapat insentif.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, saat ini pemerintah telah melaksanakan program HGBT, yang menetapkan tujuh sektor industri mendapat insentif harga gas di bawah US$6 per MMBTU.

"Kita udah melakukan tahap I ya, yaitu tujuh industri itu yang US$6 yang tadinya dapat harga 7, 8, 9, ini udah diberlakukan untuk tujuh industri dan jumlahnya juga cukup besar," ujar Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/8/2023).

Baca Juga: Menteri ESDM Pastikan Vale Bakal Lepas 14 Persen Sahamnya

Terkait permintaan perluasaan sektor industri yang mendapat insentif HGBT, untuk dapat mengakomodasinya, Arifin berencana mengoptimalkan alokasi gas eksisting untuk HGBT sebesar 1.241,00 BBTUD yang belum terserap optimal oleh tujuh sektor industri, yaitu baru sebesar 85 persen. 

"Uang menjadi catatan kita dari alokasi untuk tujuh industri ini yang memanfaatkannya masih di bawah 85 persen, belum optimal ya. Jadi dari seluruh volume yang dialokasikan ini yang akan kita optimalkan dulu," ujarnya.

Lanjutnya, saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi rantai bisnis gas bumi lewat pipa mulai dari hulu, dengan mengevaluasi biaya produkusi dari sumur gasnya.

Arifin melanjutkan, pemerintah juga berencana menjadikan Malaysia, Thailand, dan Vietnam sebagai acuan dalam pembentukan harga jual gas dari sisi hulu.

"Kita bencmark dengan misalnya harga gas di Malaysia varian angkanya 3 sampai 6-7 dolar. Di Malaysia kan memang tidak seluas kita, kemudian sumber gasnya banyak di Serawak dekat Kalimantan Utara. Mereka sedang pelajari bagaimana bisa mendapatkan mengatur pada range yang demikian bencmark. Kita juga kaji Thailand, Vietnam kita akan kaji," ucapnya. 

Lebih lanjut, guna menekan biaya di sisi evaluasi dan sisi pengangkutan, pemerintah berencana akan berinvestasi pada pembangunan pipa, sehingga biaya pembangunan yang biasa dibebankan ke ongkos angkut gas dapat ditekan. 

"Kita juga potong ongkos transportasinya, maka pemerintah yang akan bangun investasi pipeline. Ini kan juga capex yang bisa ditekan, otomatis harus turun karena investasinya sudah balik," ucapnya.

Baca Juga: Dukung Produksi Hulu Migas, PTK Operasikan 46 Armada Kapal