Turunkan Emisi, Pemerintah Ajak Stakeholder Perumahan Akselerasi Pembiayaan Perumahan Hijau di Indonesia

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia guna mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang telah digulirkan oleh Pemerintah. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai keberlanjutan, termasuk salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau. Insentif lain yang diberikan berupa tax holidays dan tax allowances.

Baca Juga: Temui Negara ASEAN, Kemenkeu Ingin Tingkatkan Kerja Sama Pajak dan Cukai

"Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk menerapkan perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca," ungkap Sri Mulyani saat membuka acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, pada Selasa (22/8) di Hotel Mulia, Jakarta.

Melalui forum tersebut, Menkeu berharap seluruh pemangku kepentingan untuk policy framework atau kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia. Menkeu juga meminta para stakeholders untuk aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR.

"Perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, tetapi konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all, kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah. Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing," ucap Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR menjelaskan, "Kementerian PUPR menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau."

Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), Pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan di tahun 2023 ini yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kemudian dipercaya sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang dapat menjadi wadah bersama untuk berkoordinasi dalam memajukan industri perumahan Indonesia, termasuk untuk berkontribusi secara bersama dalam menciptakan industri perumahan yang berbasis lingkungan sehingga dapat mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang saat ini digulirkan oleh Pemerintah.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada Tahun 2030 dan terwujudnya 100% rumah bebas emisi karbon di Tahun 2050. Untuk itu, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable financing), di antaranya melalui pengembangan blended finance IGAHP yang rencananya akan ditugaskan kepada SMF.

Selanjutnya, pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan perumahan hijau merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global. Kerentanan negara-negara ASEAN terhadap perubahan iklim cukup tinggi, dan hal tersebut dapat berdampak panjang dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan ASEAN.

Baca Juga: Jangan Takut Punya Rumah, Bank DKI dan SMF Siap Wujudkan Milenial Memiliki Hunian Impian

"Pembiayaan perumahan hijau merupakan salah satu instrumen finansial inovatif yang selaras dengan tujuan mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan. Pembiayaan perumahan hijau akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan memperhatikan standar-standar efisiensi energi. Hal ini masih baru di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari sahabat kita Eropa dan Jepang karena mereka telah mengimplementasikan hal ini lebih dulu," tambah Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT SMF.

Pada tahun 2022 lalu, Pemerintah berkomitmen untuk aktif dalam membantu mengembangkan regulasi, instrumen, serta kebijakannya. Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Energi Transition Mechanism (ETM) Country Platform, sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi.

Langkah transisi energi ini merupakan komitmen kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat meyediakan energi yang andal dan terjangkau selagi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim. Melalui inisiatif ini, Indonesia optimis dapat mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon pada 2030, atau 160 juta ton pada 2040. ETM platform menunjukkan kesiapan Indonesia mengatalisasi sumber daya keuangan yang besar pada sektor energi yang dapat diandalkan dan terjangkau. Upaya ini akan dilakukan sejalan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi.