Lemhanas Ungkap Pembentukan Angkatan Siber Terus Dimatangkan

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto memprediksi pertumbuhan tekonologi informasi berpotensi meningkatkan ancaman. Ancaman terbesar adalah pembooblan yang makin sulit dibendung.

Untuk itu, dimasa mendatang diperlukan sebuah arsitektur yang dibarengi pengelolaan keamanan yang makin berkualitas. Hal itu dikatakannya saat berbicara di seminar nasional PPRA LXV Lemhannas di Ruang Gadjah Mada, Lemhannas, Jakarta Pusat, kemarin.

Baca Juga: Huawei Siap Dukung Pemerintah Antisipasi Tantangan Keamanan Siber di Ruang Digital Indonesia

"PR terbesar Indonesia arsitektur digitalnya belum lengkap. Ditambah Indonesia belum punya Undang-Undang di ranah keamanan siber. Indonesia baru punya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," tegas Andi.

Andi lantas mengutip O’Hanlon yang memproyeksikan teknologi siber akan mengalami lompatan teknologi revolusioner sehingga dinilai akan mendisrupsi doktrin militer dan tata cara pelaksanaan perang. Kondisi ini menjadikan adopsi kapasitas siber perlu menjadi prioritas dalam pembangunan kekuatan militer Indonesia.

"Ketika saya mengusulkan angkatan siber seolah-olah kita akan segara berperang, secara siber minggu depan atau tahun depan. Untuk saya, perang siber sudah terjadi. Untuk itu, pembentukan matra siber dapat dipertimbangkan agar pembangunan kapasitas siber dapat bersifat lebih holistik dan integratif untuk menghadapi berbagai ancaman kekinian. Kami di Lemnahas akan terus mengkajinya secara bertahap," tambahnya.

Sekadar informasi, kegiatan seminar Nasional PPRA LXV Lemhannas RI dengan tema Konektivitas Digital ASEAN untuk memperkuat Epicentrum of Growth merupakan puncak program Pendidikan Calon Pemimpin tingkat Nasional Tahun 2023.

Tujuan dari diadakannya kegiatan PPRA LXV ini ialah mewujudkan kader ataupun pimpinan tingkat nasional dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi ke depannya sehingga mereka sudah siap melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan strategis nasional, regional, dan internasional guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).