KemenKopUKM Tekankan Pentingnya Alternatif Pembiayaan UMKM pada Forum APEC SMEWG di AS

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) menekankan pentingnya solusi pembiayaan alternatif untuk mendorong UMKM naik kelas. Hal ini disampaikan dalam APEC SME Working Group (SMEWG) Meeting ke-56 di Seattle, Amerika Serikat (AS).

Dalam forum sharing season dengan tema Access to Finance and Alternative Financial Solutions itu, Indonesia diwakili Sekretaris KemenKopUKM (SesmenKopUKM), Arif Rahman Hakim, yang juga Ketua Delegasi RI, dan turut didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Henra Saragih, selaku Wakil Ketua Delegasi.

Baca Juga: Fokus Kembangkan Agrikultur di IB Summit 2023, MenKop Teten: Kita Tawarkan Aksi Nyata untuk ASEAN

Arif mengatakan, sebagaimana di sebagian besar negara lain, UMKM mendominasi sistem usaha di Indonesia bahkan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.

"UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia dengan sumbangsih mencapai 60,5 persen terhadap PDB nasional, 99,9 persen dari unit usaha, hingga berkontribusi sebesar 15,6 persen terhadap ekspor nonmigas," ujar Arif dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Menurutnya, dengan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi pembiayaan dan investasi, Arif mengatakan rasio kredit UMKM tergolong masih rendah dan baru ditargetkan mencapai 30 persen pada tahun 2024.

"Hingga tahun 2022, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih stagnan di rasio 21,41 persen dengan nilai kredit sebesar Rp1,424 triliun dari total nilai kredit perbankan sebesar Rp6,497 triliun," kata Arif.

Dia menjelaskan, untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan Investasi di Indonesia, KemenKopUKM menerapkan berbagai langkah strategis guna meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM Indonesia.

Baca Juga: MenKopUKM Teten Masduki Usulkan SMESCO Jadi Lembaga Layanan Pemasaran Kawasan ASEAN

Mulai dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses pembiayaan melalui PNM Mekaar atau Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan unit layanan PNM Mikro, hingga mendorong UMKM untuk memasuki platform Peer-to-Peer-Lending (P2PL) dan Securities-Crowd-Funding (SCF).

"KemenKopUKM sebagai leading sector dalam pengembangan UMKM di Indonesia mendorong UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan dan masuk ke dalam platform P2PL dan SCF untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan memadai, tidak hanya melalui produk pembiayaan perbankan tetapi juga melalui Fintech (Financial Technology) dengan persyaratan yang tidak ketat sesuai perbankan," kata Arif.

Karenanya, pihaknya memiliki program lain untuk mendukung solusi keuangan alternatif bagi UMKM, yakni S-Kopi, sebuah platform digital yang menyediakan informasi terkait pembiayaan dan investasi UMKM, serta menghubungkan UMKM dengan lembaga jasa keuangan dan penyedia layanan penilaian kredit.

Dengan adanya S-Kopi, kata Arif, diharapkan platform ini dapat menjadi Marketplace Pembiayaan UMKM yang memungkinkan UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan. Lebih dari itu, S-Kopi juga didesain menjadi e-commerce bagi UMKM untuk mempromosikan produknya dan terhubung dengan toko-toko UMKM di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya.

Baca Juga: MenKopUKM Sebut Kurang Kesadaran dalam Bisnis Inklusif Jadi Tantangan Utama Promosi IB di ASEAN

Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pada sharing session dengan tema Women-owned Business and Entrepreneurship, SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan terkait peran penting perempuan dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data statistik, jumlah UMKM perempuan saat ini mencapai 64,5 persen dari total pelaku UMKM yang ada, dan UMKM perempuan menyumbang 61 persen terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97 persen pasar tenaga kerja.

"Hal ini menggambarkan bahwa peran UMKM perempuan sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Perempuan telah memberikan kontribusi pada bisnis keluarga, dan menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan ekonomi," kata Arif.

Arif juga menambahkan, pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program untuk mendorong inklusivitas gender dan memantau partisipasi perempuan dalam program pembangunan dinyatakan sebagai prioritas dalam Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020−2024 bangsa Indonesia.

"Kami diarahkan pada upaya berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan gender sejalan dengan isu-isu prioritas, dan yang terpenting adalah pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan. Salah satunya melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang memberikan definisi yang jelas tentang perempuan yang menjalankan usaha," kata Arif.

Baca Juga: DWP KemenKopUKM Tekankan Pentingnya E-Commerce Bagi UMKM dalam Mengembangkan Bisnis

"Peraturan tersebut memasukkan pengusaha perempuan dalam kategori wirausaha tematik, bersama dengan kategori lainnya. Khusus untuk kewirausahaan perempuan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial," kata Arif.

Sebagai informasi, pada penyelenggaraan 57th APEC SMEWG yang akan dihelat tahun depan, KemenKopUKM siap menjadi tuan rumah, sekaligus turut mengundang para Pejabat Tinggi Kementerian/Lembaga yang membidangi UKM dari seluruh ekonomi APEC untuk hadir dan berpartisipasi.