Subsidi Kendaraan Listrik: Prioritas Salah di Tengah Krisis Ekonomi Rakyat

Menjelang mendekatnya Pemilu 2024, pemerintah kembali menggaungkan isu kenaikan subsidi kendaraan listrik. Pada dasarnya, langkah tersebut berpihak pada pengurangan emisi karbon dan peningkatan keberlanjutan lingkungan. Namun, melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apakah ini benar-benar sebuah prioritas yang tepat?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencanangkan kenaikan subsidi konversi motor berbahan bakar fosil menjadi listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Kebijakan ini lantas didukung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Namun, ketika jutaan rakyat kesulitan mencari pekerjaan dan harga makanan terus merangkak naik, apakah tambahan subsidi ini benar-benar relevan?" tanya Achmad Nur Hidayat, ahli kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (25/8/2023).

Baca Juga: Pemerintah 'Bertekuk Lutut' pada Investor Asing, Indonesia Hanya Akan Jadi Pasar Kendaraan Listrik

Achmad menilai kendaraan listrik saat ini masih menjadi barang mewah yang belum terjangkau oleh mayoritas rakyat Indonesia. Penambahan subsidi mungkin dapat menarik beberapa segmen masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Namun, bagi mereka yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, tak mungkin melirik sama sekali.

Jika pemerintah benar-benar serius memperbaiki kualitas hidup rakyatnya, menurut Achmad, fokus utama seharusnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan inflasi, khususnya harga pangan. Kendaraan listrik, meskipun penting untuk masa depan yang berkelanjutan, seharusnya tidak menjadi prioritas saat ini.

"Bukankah lebih baik memperkuat fondasi ekonomi rakyat sebelum melangkah ke kebijakan yang lebih futuristik?" seloroh CEO Narasi Institute ini serius.

Sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk besar dan keragaman ekonomi, kebijakan pemerintah harus berpihak pada keadilan ekonomi. Menekankan subsidi pada kendaraan listrik tanpa memperhatikan kebutuhan mendesak rakyat hanyalah keputusan yang tidak tepat.

"Seharusnya, pemerintah lebih fokus pada solusi jangka pendek yang dapat membantu rakyat menghadapi kesulitan ekonomi saat ini," sarannya.

Tambahan Subsidi Kendaraan Listrik Salah Arah

Achmad kembali menegaskan bahwa meningkatkan subsidi konversi kendaraan listrik tidak tepat dan bukan menuju arah mobilitas yang berkelanjutan. Sebagai alternatif, ia merekomendasikan pemerintah agar mempertimbangkan pendekatan yang lebih praktis dan efektif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Pertama, sebelum berpikir untuk meningkatkan subsidi, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan tersedianya infrastruktur pengisian daya yang memadai dan dapat diakses di seluruh negeri.

"Tanpa infrastruktur yang memadai, semua pendekatan akan sia-sia," tegas Achmad.

Kedua, lanjutnya, pemerintah dapat berinvestasi dalam kampanye pendidikan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik dan dampaknya terhadap lingkungan.

Selanjutnya, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil memerlukan penyediaan sumber energi bersih yang andal. Pemerintah harus fokus pada pengembangan energi terbarukan untuk mendukung transisi ini.

Keempat, perlunya masukan dari pakar dan pelaku industri dalam mengembangkan kebijakan penggunaan kendaraan listrik yang lebih komprehensif dan efektif.

"Meskipun menaikan subsidi konversi kendaraan listrik terdengar menarik dan sangat progresif, kita perlu melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Apakah ini benar-benar solusi yang efektif dan komprehensif untuk masalah mobilitas yang berkelanjutan?" ungkapnya.

Menurutnya, daripada mengandalkan subsidi kendaraan listrik sebagai solusi utama, seharusnya pemerintah lebih fokus pada penyediaan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan sumber energi bersih yang mendukung transisi menuju kendaraan listrik yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan dan ekonomi.

Baca Juga: Eksekusi Transisi Energi ASEAN Butuh Dana US$29,4 Triliun hingga 2050