Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jelang Pemilu, Sri Mulyani Wanti-wanti Pegawai Kemenkeu Jaga Opini Publik dan Suasana Politik

        Jelang Pemilu, Sri Mulyani Wanti-wanti Pegawai Kemenkeu Jaga Opini Publik dan Suasana Politik Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar turut menjaga keterbukaan informasi publik karena berpengaruh besar terhadap opini publik dan suasana politik.

        Adapun pesan Bendahara Negara itu dititipkan kepada Sekretaris Jenderal sekaligus Atasan PPID Kemenkeu, Heru Pambudi, untuk disampaikan dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kemenkeu tahun 2023.

        Baca Juga: Kembangkan Ekonomi Halal Jadi Sumber Pertumbuhan, Kemenkeu Gelar AIFC 2023

        "Ini pesannya Ibu Menteri, kepekaan yang sangat tinggi saat memberikan informasi, perlu diingat bahwa setiap informasi memiliki potensi untuk memengaruhi opini publik dan suasana politik," ujarnya, di Jakarta, Rabu (30/8/2023). 

        Heru mengatakan, Sri Mulyani menekankan bahwa keterbukaan informasi publik ini dinilai sangat penting dalam memengaruhi arah dan perkembangan suatu negara.

        "Saya kira ini juga perlu dijadikan perhatian oleh kita semua untuk membuat kerja kita menjadi lebih mudah, kemudian yang juga penting dalam menghadapi tahun politik tahun-tahun ini dan tahun depan, penting untuk kepada PPID untuk menjalankan peran dengan kehati-hatian dan kepekaan yang tinggi," kata Heru.

        Selanjutnya, Heru lantas menyampaikan tiga pesan dari Sri Mulyani terkait krusialnya keterbukaan informasi publik. Pertama, keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik sebagai bagian hak asasi manusia (HAM).

        Kedua, keterbukaan informasi publik menjadi hak strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, terbuka, bersih, dan bebas korupsi. Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan komitmen pemerintah mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

        Terakhir, Heru berharap, ke depannya Indonesia bisa benar-benar mendudukkan mana informasi yang harus dibuka ke publik dan sebaliknya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Alfida Rizky Febrianna
        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: