Tertibkan Social Commerce, Zulhas Resmi Rilis Aturan Baru Perdagangan Digital

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) baru saja merilis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 demi mewujudkan perdagangan digital yang adil dan sehat.

Zulhas mengatakan, aturan baru ini mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai revisi dari Permendag 50 Tahun 2020, yang berlaku mulai 26 September 2023.

"Permendag ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis dan mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri dan untuk meningkatkan perlindungan konsumen," terang Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca Juga: Zulhas Nilai Tiktok Shop Rugikan UMKM Lokal: Main 'Curang' dan Tak Adil

Zulhas menegaskan, aturan baru ini diterbitkan sebagai respons pemerintah terhadap berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merugikan pelaku UMKM lokal khususnya tradisional.

Selain itu, juga dalam rangka merespons indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha luar negeri, dengan menjual barang berharga sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia.

Ada pun Zulhas mengungkapkan beberapa aturan utama dalam Permendag 31 Tahun 2023, di antaranya pendefinisian berbagai model bisnis penyelenggara PMSE, mulai dari lokapasar atau marketplace hingga social commerce.

Melalui pendefinisian tersebut, pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE dapat dilakukan dengan optimal, termasuk terkait perizinan, perpajakan, dan ketentuan perdagangan lainnya. 

Dalam Permendag ini, social commerce didefinisikan sebagai penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa.

Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, penyelenggara PMSE termasuk social commerce wajib memastikan tidak adanya penyalahgunaan penguasaan data penggunanya yang dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.

"Social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya dan hanya dapat melakukan penawaran/promosi barang dan/jasa," tegas Zulhas.

Dalam Permendag 31/2023 juga diatur penetapan harga minimum sebesar US$100 per unit untuk barang jadi yang berasal dari luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce.

Selain itu, diatur mengenai ketentuan daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan "langsung" masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce yang memfasilitasi perdagangan lintas negara (cross border).

Kemudian, Permendag 31/2023 juga mengatur kewajiban bagi pedagang dan platform e-commerce untuk menayangkan dan memperdagangkan bukti pemenuhan standardisasi barang.

"Pada permendag ini, marketplace dan social commerce dilarang bertindak sebagai produsen," tandas Zulhas. 

Bagi penyelenggara PMSE, termasuk marketplace dan social commerce yang melanggar aturan, akan diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali dalam tenggang waktu 14 hari kalender terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu pelaku PMSE tetap tidak melaksanakan kewajiban, maka akan dikenai sanksi administratif berupa pemblokiran, sementara layanan PMSE oleh instansi terkait yang berwenang.

Baca Juga: UMKM Lokal Digempur TikTok Shop, Ekonom Usul Naikkan Pajak E-commerce