Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Siap Bebaskan Gedung Pendidikan dari PBB, Anies: Kita Ini Pelit Sama Rakyat Sendiri...

        Siap Bebaskan Gedung Pendidikan dari PBB, Anies: Kita Ini Pelit Sama Rakyat Sendiri... Kredit Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku akan membebaskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada gedung-gedung pendidikan seandainya terpilih sebagai presiden tahun 2024 nanti.

        Adapun hal itu dia ungkap dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (22/11/2024).

        Baca Juga: Daftar Lengkap Jubir Tim Pemenangan Anies Baswedan-Cak Imin: Refly Harun, Geisz Chalifah, Hingga Eks Kader PDIP!

        "Menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka, 0, harus 0," kata Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (22/11/2024).

        Dia menilai, PBB yang mendorong sumbangan pembinaan pendidikan berada di angka yang tinggi, khusunya pada institusi pendidikan swasta. Padahal, kata Anies, institusi pendidikan swasta juga berperan dalam mendidik anak Indonesia.

        "Cara negara bayar balik adalah, PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu 0 PBB-nya," jelasnya.

        Di sisi lain, Anies juga mengaku akan memberikan kewenangan bagi pendidik yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengajar di institusi pendidikan swasta.

        Baca Juga: Aturan Diotak-atik, Anies Baswedan Tegas: Kepercayaan Masyarakat Akan Turun

        Menurutnya, hal itu perlu lantaran pendidikan yang berstatus PPPK juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak Indonesia. Anies juga menyebut, seolah ada cap diskriminatif yang diberikan pada pengajar di lingkungan swasta.

        "Itulah yang saya maksud dengan diskriminasi. Kenapa ? Kalau mereka jadi guru di swasta, seakan-akan itu bukan Indonesia. Harus dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak," tuturnya.

        Anies juga menilai pemerintah terlalu perhitungan dengan pihak swasta yang ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Padahal, kata dia, pihak swasta tidak mendirikan institusi pendidikan untuk mendidik orang-orang asing.

        Baca Juga: Isu Kecurangan Pilpres Muncul, Anies Baswedan: Ada Ketidakpercayaan dari Masyarakat

        "Kita ini pelit sama rakyat sendiri, kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing," tegasnya.

        Lebih jauh, Anies pun berkomitmen membebaskan PBB dari gedung-gedung yang bersifat sosial. Menurutnya, tanah-tanah yang dikelola swasta tidak akan hilang sebagaimana lahan yang diolah investor asing.

        Baca Juga: Heran Anies Baswedan: Tekanan Sudah Ada dari Dulu, Kenapa Baru Sadar Sekarang?

        "Sehingga negara itu hadir bukan hanya bantuan secara fisikal, tapi negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Sehingga mereka bisa mengurangi beban untuk keluarga-keluarga Indonesia," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Andi Hidayat
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: