Tolak IKN, PKS Kena Samber PSI: Mereka Seolah Telmi...

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengkritik pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini terkait dengan kelangsungan proyek dari IKN Nusantara. Terbaru, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengaku heran dengan pernyataan penolakan atas proyek ibu kota baru dari partai tersebut.

Pasalnya persiapan IKN sudah rampung, bahkan hampir 80 persen. Pernyataan Presiden PKS juga dinilai tidak sesuai dengan aspirasi kadernya yang ada di dalam Pansus IKN.

Baca Juga: Kaesang: PSI Optimistis Dapat Kursi di Papua Barat

"Persiapan IKN ini bisa dibilang rampung 80 persen. Selain itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ikutan Pansus IKN yang bertujuan untuk sumbang saran tentang nasib DKI Jakarta setelah tidak lagi jadi ibu kota. Seolah ini telmi (telat mikir), tidak ada koordinasi atau cuek dengan aspirasi kadernya sendiri," ucapnya dilansir pada Selasa (28/11).

August juga mengatakan IKN Nusantara merupakan amanat UU yang telah disahkan dan tentunya harus dilaksanakan. Jika tidak, maka harus ada upaya untuk mengubah UU tersebut.

"UU yang dibahas di DPR bukan produk asal, bahkan UU IKN telah disetujui mayoritas fraksi di DPR RI. Jadi, siapapun pemimpin indonesia nantinya, maka harus melasanakan amanat UU IKN," ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai jik setiap pergantian presiden harus mengubah UU yang telah dibuat oleh presiden sebelumnya, maka itu merupakan suatu kemunduran.

"IKN Nusantara merupakan program berkelanjutan yang harus kita dukung dan terus dilanjutkan pembangunannya," tegas August.

Baca Juga: Fraksi PKS DPR Bangun Kemitraan dengan Confagricultura Italia

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menolak ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara. Alasan penolakan itu karena tiga hal. Yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.