Wamenkominfo: SE Menteri Kominfo Terkait Tata Kelola AI Kini Tahap Finalisasi

Saat ini seluruh dunia tengah menghadapi perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang sangat pesat dengan undiscovered area yang akan meluas.

Guna memitigasi risiko yang mungkin ada, setiap bangsa telah menyiapkan dan menerapkan kebijakan tata kelola AI yang tepat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan Pemerintah di berbagai negara mulai menghadirkan kebijakan tata kelola AI.

"Saat ini, Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika Kecerdasan Artifisial (AI), sedang dalam tahap finalisasi dan akan ditetapkan dalam waktu dekat," ungkapnya dalam Diskusi Multi-pemangku Kepentingan untuk Pengembangan Kerangka Etika Kecerdasan Artifisial (ELSAM) di Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023).

Baca Juga: Wamenkominfo Nezar Patria Dorong Perempuan Jadi Agen Penyiaran Sehat

Menurut Wamen Nezar Patria di tingkat global, sejumlah kesepakatan kolektif terbentuk terkait tata kelola AI. Salah satu instrumen awal mengenai penggunaan AI adalah ‘OECD Recommendation on  the Principles of Artificial Intelligence’ (2019), yang disusun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Dokumen ini memberikan rekomendasi prinsip pengembangan AI yang bertanggung jawab dan dipercaya untuk negara anggota OECD. Dalam perkembangannya, dokumen ini juga diendorse oleh negara anggota G20, termasuk Indonesia, pada Presidensi G20 Jepang tahun 2019," jelasnya.

Pada tahun 2021, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) juga menerbitkan ‘Recommendation on the Ethics of AI’ yang membahas etika pengembangan dan penggunaan AI dengan memperhatikan prinsip keamanan, proporsionalitas, hak asasi manusia, dan keberlanjutan di setiap tahapan sistem AI.

"Dokumen ini didukung oleh 193 negara anggota UNESCO, termasuk Indonesia," ujar Wamenkominfo.

Baca Juga: Soal Kebocoran data DPT Pemilu 2024, Kominfo: Ada Kemiripan dengan Data Milik KPU

Menurut Wamen Nezar Patria, semangat kolaborasi internasional juga tercermin, di bulan November lalu ketika para pemimpin G7 menyatakan dukungannya terhadap Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework (2023) untuk menyusun panduan AI dan kode etik bagi pengembangan sistem AI. 

"Saya berkesempatan untuk hadir langsung mewakili Indonesia ke UK AI Safety Summit 2023, di mana Bletchley Declaration dihasilkan. Melalui Bletchley Declaration negara-negara peserta UK AI Safety Summit, menyatakan komitmennya, untuk terus melakukan kolaborasi multilateral dalam menghadirkan AI yang secure dan safe," tuturnya. 

Dalam acara itu hadir Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Sinta Dewi, Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar, Director Coorporate Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi perwakilan Unika Atmajaya dan Engagemedia.