Tekan Backlog Perumahan, Peran Strategis BP Tapera Sangat Dinantikan

Salah satu tantangan pemerintah adalah angka backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan di Indonesia masih tinggi. Kesenjangan tersebut diperkirakan menyentuh angka 12,7 juta unit. Di satu sisi, pemerintah telah menargetkan pada 2045, Indonesia zero backlog.

Dalam ekosistem perumahan di Tanah Air, Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi salah satu aktor penting. BP Tapera berperan dalam pengelolaan dana tabungan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan, ada empat isu yang selama ini dihadapi oleh semua insan perumahan terkait dengan ekosistem pembiayaan perumahan. Di antaranya availability, affordability, accessibility, dan sustainability. Baca Juga: bank bjb Terbitkan NCD Untuk Dukung Penyediaan Perumahan melalui BP Tapera

Untuk isu availability berkaitan dengan ketersediaan dana. Seperti diketahui, fundamental dalam pembiayaan perumahan menyangkut mix and match antara penyediaan dana jangka pendek dengan jangka panjang.

“Untuk KPR perumahan tenornya panjang itu membutuhkan pendanaan jangka panjang. Di sinilah peranan BP Tapera dalam menyediakan terkait dengan likuiditas,” jelas Adi dalam diskusi bertajuk “Peran Strategis BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan Indonesia” di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Sedangkan terkait dengan affordability atau kemampuan masyarakat dalam hal memiliki perumahan. Di sini, BP Tapera hadir dengan memberikan skema-skema pembiayaan terjangkau. “Kita memiliki peran untuk set up skema-skema pembiayaan baik untuk rumah tapak, high rise. Tentunya dalam pembiayaan skema ini kita dibantu oleh teman-teman perbankan,” terangnya,” terangnya.

Dia menjelaskan, salah satu skema yang ditawarkan BP Tapera kepada masyarakt adalah penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. FLPP sangat diharapkan dapat menjadi ‘jalan tol’ bagi MBR yang memiliki penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk memiliki rumah yang layak huni.

Hingga saat ini, BP Tapera mencatatkan kinerja positif terkait dengan penyaluran FLPP senilai Rp25,18 triliun untuk 229.000 unit rumah pada 2023. Hasil ini sudah mencapai target yang ditetapkan pemerintah. “Kita sudah mencapai target untuk 299.000 unit rumah dan yang disalurkan kepada masyarakat senilai Rp25,18 triliun,” kata Adi.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah menyoroti masih adanya tantangan yang dihadapi para mitra strategis dalam mendukung program sejuta rumah.

“Nah di antaranya misalnya seperti perizinan, pembiayaan, pertanahan, dan institusi lainnya yang terlibat langsung di dalam bagaimana mensupport program satu juta rumah ini nah itu sampe sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum tertuntaskan,” ucap Junaidi. Baca Juga: BP Tapera Kembalikan Taperum untuk Pensiunan PNS

Dia berharap, ke depannya melalui BP Tapera sebagai salah satu mitra kerja dari Apersi untuk menjawab tantangan tersebut dan turut mendorong adanya sinergi bersama dengan seluruh stakeholder terkait dalam mendukung pemeritah pada program sejuta rumah.

“Saya berharap kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam program satu juta rumah itu harus betul-betul adanya sinergi ini penting,” imbuhnya.