Pendekatan Militer Prabowo Atasi Konflik Papua Dinilai Bermasalah: 'Justru Buat Kekerasan Tidak Berhenti'

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti pernyataan Prabowo Subianto saat debat Capres pertama soal penanganan konflik di Papua.

Sebagaimana diketahui, di antara ketiga kandidat yang ada, Prabowo menekankan dibutuhkannya pendekatan militeristik dalam menangani masalah di Papua.

Usman mengungkapkan pandangan Prabowo tidak akan menyelesaikan masalah Papua, sebalikanya bakal membuat kekerasan di sana sulit dihentikan.

“Masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti,” ungkap Usman sebagaimana dikutip dari laman amnesty.id, Kamis (14/12/23).

“Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik,” tambahnya.

Baca Juga: Pakar Sebut Janji Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Tidak Efektif Atasi Stunting: Rakyat Makannya 3 Kali Sehari!

Usman juga menyinggung soal pelanggaran HAM yang dilakukan atas dasar kepentingan investasi semata.

Menurutnya seharusnya Capres bisa menjelaskan lebih konkret mengenai langkah strategis mereka menangani kasus-kasus yang selama ini berkaitan dengan hal tersebut.

“Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput. Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga.

“Penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Inilah PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan.

Ia mengapresiasi bagaimana debat capres kemarin tiga kandidat mengangkat soal-soal HAM meski sifatnya terkesan umum.

Khusus konflik Papua, pada akhirnya apa yang di sampaikan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tentang penyelesaian melalui dialog dan pemenuhan keadilan dinilai lebih relevan, meski kembali ada catatan mengenai langkah mereka ke depan.

“Kita lihat semua kandidat capres berjanji menegakkan hak asasi manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata.”

“Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak,” tambahnya.

 Baca Juga: Mahfud MD Disebut Bakal Alami Kesulitan Lawan Gibran bin Jokowi di Debat: 'Anak Buah Bapaknya'

Sebelumnya Prabowo menuding ada campur tangan asing pada serangkaian aksi terorisme dan separatisme di Papua.

Salah satu langkah yang akan ia lakukan adalah menguatkan aparat yang ditugaskan di sana.

"Kita melihat ada campur tangan asing, dan kita melihat kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah," ungkapnya.

"Jadi rencana saya tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi," tegas dia.