Bagikan Sertifikat Tanah, Jokowi: Kalau Mau Disekolahkan, Silakan...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto terus menggelorakan sertifikasi tanah di Indonesia. 2000 sertifikat baru-baru ini diserahkan di GOR Premium Pertamina Cilacap, Selasa (02/01/2024).

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat dapat terhindar dari konflik antar tetangga karena sudah jelas tertera di dalam sertifikat terkait data kepemilikan tanah.

Baca Juga: Konsolidasi Dukung Prabowo-Gibran, Kaesang: Satu Putaran, Ikut Jokowi Pilihlah PSI

"Kalau sudah pegang sertifikat, ada yang ngaku-ngaku, bukan tanah saya, buktinya ini, di sini (di dalam sertifikat, red) ada semuanya, nama pemegang haknya siapa, luasnya berapa, semua ada. Tidak bisa lagi digugat karena sudah pegang tanda bukti hak atas tanahnya," kata Jokowi.

Dengan memegang sertifikat, masyarakat pun dapat memiliki akses untuk mengajukan modal ke perbankan untuk pengembangan usaha. Namun, presiden berpesan agar masyarakat dapat mengkalkulasi dengan benar terkait kebutuhannya.

"Setelah dapat (sertifikat, red) kalau mau menyekolahkan, silakan. Tapi saya titip kalau dapat pinjaman dari bank, semuanya dipakai modal usaha, dipakai modal kerja, jangan sampai ada yang dibelikan mobil, motor, TV, itu barang-barang kemewahan, itu duitnya bank, sanes duite panjenengan," lanjut Joko Widodo.

Sementara Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto melaporkan, 2.000 sertifikat tanah yang diserahkan kali ini terdiri dari 1.122 sertifikat hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 878 sertifikat hasil Redistribusi Tanah di Kabupaten Cilacap dan Banyumas.

"Sertifikat Redistribusi yang bersumber dari tanah timbul ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia," ujar Hadi Tjahjanto.

Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyatakan dukungannya terhadap percepatan sertifikasi tanah untuk masyarakat, terutama di Jawa Tengah. Pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah serta mengedukasi dan mempersuasi masyarakat terkait pentingnya sertifikat tanah.

"Mengingat kepemilikan sertifikat ini memiliki banyak manfaat di antaranya untuk mendukung kemajuan ekonomi," tuturnya.

Baca Juga: Dilanda El Nino, Jokowi Pastikan Cadangan Beras Terkendali

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama beserta jajaran; perwakilan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah; serta Bupati Cilacap dan Banyumas beserta jajaran Forkopimda setempat.