Kaget Dengar Pernyataan 'Keberpihakan' Jokowi, Kubu AMIN: Logikanya...

Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said mengaku kaget dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai pemimpin boleh memihak dan berkampanye di Pilpres. 

Pasalnya, tutur Sudirman, pernyataan Jokowi dinilai bertentangan dengan komitmen sebelumnya yang mengaku akan menjaga netralitasnya di Pilpres. 

Baca Juga: Turun Bagikan Sertifikat Tanah, Raja Antoni: Hasil Kerja Mati-matian Pak Jokowi

"Saya kira kita semua kaget, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus-menerus," kata Sudirman di Rumah Perubahan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Sudirman menyayangkan sikap Jokowi lantaran dalam beberapa kesempatan selalu menekankan netralitas aparat negara. 

"Logikanya begini, mengapa polisi diminta netral, mengapa ASN diminta netral, mengapa pegawai BUMN diminta netral? karena mereka punya kewenangan publik," jelasnya.

Lebih jauh, Sudirman menilai pernyataan Jokowi berpotensi kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, ketidaknetralan presiden dinilai akan mengarahkan aparat untuk pasangan tertentu.

Baca Juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Anies: Kewenangan Negara Tak Merujuk Pada Selera

"Dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu. Karena itu, memang sudah benar bahwa seluruh aparat negara memang diminta untuk netral," tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, Jokowi menilai seorang pemimpin boleh memihak dan ikut berkampanye dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres). 

Baca Juga: Jokowi Dinilai Panik Gegara Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak

Di samping itu, Jokowi juga menilai pejabat setara menteri pun boleh berkampanye dan memihak. Menurutnya, hal itu masuk dalam hak demokrasi warga negara. 

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Disaksikan Jokowi, Menhan Prabowo Serahkan Pesawat Keempat C-130J Super Hercules untuk TNI AU

Yang terpenting menurutnya, kampanye yang dilakukan pejabat pemerintahan tidak menggunakan fasilitas negara. Sejauh tidak memanfaatkan itu, Jokowi menilai pejabat boleh ikut berkampanye.  "Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," jelasnya.